Tag
Berdasarkan data yang ada, ada enam lokalisasi di Kalteng. Tiga yang sudah ditutup yakni di Sampit, Pangkalan Bun dan Sukamara. Sedangkan tiga sisanya yang akan menyusul yaitu di Palangka Raya (Pal 12), Kereng Pangi (Pal19) dan Muara Teweh (Merong).
Jika tidak ada aral melintang, pihak Dinsos Kalteng akan merapatkan rencana penutupan di daerah tersebut pada Juni nanti. Saat ini, pihaknya masih melakukan sosialisasi.
Muncikari lokalisasi tersebut meminta pemerintah untuk menunda penutupan, sampai utang mereka dan anak buahnya lunas.
Setelah kebijakan ini berlaku, sudah seharusnya pekerja komersial ini diberi bantuan berupa modal agar masa depannya juga bisa terjamin.
Pemerintah harus memberikan pemahaman dan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam kegiatan ini agar ke depannya tidak ada yang merasa dirugikan.
Satpol PP masih menunggu arahan dari stakeholder terkait dalam hal ini Dinas Sosial, untuk bersama-sama melakukan penertiban dan penutupan lokalisasi tersebut.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya Yohn Benhur Gohan Pangaribuan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan untuk menutup lokalisasi di kilometer (km) 12 Palangka Raya.
Kota Palangka Raya menyiapkan diri untuk melaksanakan amanat pemerintah pusat untuk mencapai target Indonesia Bebas Prostitusi 2019.
DPRD Kabupeten Barito Utara bersama eksekutif melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) mengenai Raperda penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila di gedung DPRD setempat, Senin (21/1/2019).
Tim gabungan dari Polda Kalimantan Tengah, BNNP, dan POM TNI menggelar razia di dua lokasi berbeda, Minggu (30/12/2018) sekitar pukul 01.30 WIB.
Pihak Koramil dan Polsek telah memasang plang peringatan untuk tidak lagi melakukan kegiatan prostitusi di tempat tersebut
Lantaran keberadaannya meresahkan masyarakat, wisma prostitusi di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Aruta, Kabupaten Kobar, diminta segera menghentikan kegiatan dengan batas waktu 20 Desember 2018.
Mereka menjambret korban Dina Yuliana pada Kamis (25/10/2018) sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Poros Parenggean Desa Karang Sari. Mereka berhasil mendapatkan uang Rp1,1 juta, cincin emas seberat 2 gram dan ponsel.
Untuk menuntaskan program 2019 bebas prostitusi, Dinas Sosial Palangka Raya sejak dini sudah melakukan pendekatan dan sosialisasi ke kawasan lokalisasi seperti di Km 12, Jalan Tjilik Riwut.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menginginkan proses penutupan lokalisasi yang menjadi target nasional tahun 2019 harus didasari rasa kemanusiaan dan sosial.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pihaknya telah melaksanakan kebijakan bertahap untuk mencapai target nasional 2019 bebas lokalisasi.
Kota Palangka Raya nyatakan siap memenuhi target Presiden Indonesia yakni bebas lokalisasi di tahun 2019.
Bupati Katingan Sakariyas menghadiri acara sosialisasi penutupan lokalisasi prostitusi di aula Kantor Bappelitbang, Selasa (16/10/2018).
Pihak Dinsos saat ini sedang berusaha meminta penambahan anggarann untuk tahun 2019 ini dengan wali kota yang baru, Fairid Naparin. Pasalnya rencana semula untuk anggaran 2019 tampaknya masih sama dengan tahun 2018 yani Rp2,6 miliar untuk Belanja Tidak Langsung.
Tindakan tersebut sangat penting agar bahaya penyakit seksual bisa dihindari.
