Tag
Wakil Ketua LPSK Susilaningtias mengatakan keputusan tersebut diambil melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada 18 Agustus 2026 dengan mempertimbangkan posisi FH sebagai saksi, informasi yang dimilikinya, potensi ancaman serta karakteristik dan keseriusan perkara.
Wawan mengatakan LPSK mengaku prihatin terhadap tragedi yang menimpa korban karena sangat mencederai kemanusiaan.
Undang-undang yang telah disahkan Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 20 Mei 2026 tersebut menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen negara memberikan pelindungan yang lebih komprehensif kepada saksi, korban, pelapor, informan, saksi pelaku, dan ahli.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan bahwa proses telaah permohonan perlindungan 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat yang berperan sebagai penerima suap dari kasus gratifikasi telah rampung.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengusulkan kepada Komisi XIII DPR RI untuk membuat satuan khusus guna memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan sebanyak tiga orang yang terdiri atas keluarga korban, saksi, dan tersangka telah mengajukan permohonan perlindungan dalam kasus kematian Brigadir MN alias Nurhadi di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi majelis hakim kasus pencabulan oleh oknum guru di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dalam putusannya meminta negara untuk membayarkan restitusi jika hasil lelang harta pelaku tidak dapat dilakukan.
Juru Bicara LPSK Rully Novian mengatakan serah terima itu merupakan prosedur administrasi yang menjadi tindak lanjut, dari pelaksanaan keputusan penghentian perlindungan bagi Richard.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa Richard Eliezer?menjadi tonggak baru bagi dunia peradilan pidana di Tanah Air.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan sebagaj?justice?collaborator?yang diajukan oleh para tersangka dalam perkara narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumbar Irjen Pol. Teddy Minahasa.
Kamis (6/10),?Kelfin menyampaikan informasi tersebut kepada LPSK. Kemudian pada Jumat (7/10) yang bersangkutan didampingi LPSK mengambil kembali telepon genggam (HP) miliknya yang diserahkan oleh penyidik.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan sinergi antarelemen negara merupakan kunci dari proses rehabilitasi para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu dalam menerapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan Bharada Richard Eliezer atau Bharada E hadir dalam rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP*?Saguling dan Duren Tiga, Jakarta, dengan pengawalan ketat penyidik dan LPSK.
Hasto menegaskan kedua pemohon yang mengajukan perlindungan ke LPSK, yakni Bharada E dan istri Irjen Pol Ferdy Sambo, hingga saat ini belum berstatus sebagai terlindung oleh lembaga tersebut.
Achmadi menyatakan pelaku dapat mengembalikan kerugian kepada korban melalui mekanisme restitusi (ganti rugi oleh pelaku). Aset pelaku yang disita oleh aparat penegak hukum bisa untuk membayar ganti rugi kepada korban.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi tersebut serta menjadikannya prioritas.
Biaya kompensasi yang diberikan terdiri dari luka ringan senilai Rp75 juta,luka sedang Rp115 juta dan luka berat Rp210 juta. Sedangkan untuk ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp250 juta.
LPSK berharap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim yang terdiri atas kementerian dan lembaga untuk memastikan proses hukum ditindaklanjuti secara profesional dan tuntas.
Dari 43 korban itu merupakan korban langsung maupun ahli waris korban meninggal, terdiri dari 8 ahli waris korban meninggal dunia, 4 korban luka berat, 25 korban luka sedang dan 6 orang luka ringan. Penerima tersebut merupakan korban dari peristiwa terorisme Bom Bali I dan Bom Bali II, peristiwa penembakan di Desa Paunica, Poso.
LPSK juga menduga para korban diperkerjakan secara paksa dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
