Tag
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI?Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan ("kick off") penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara nonyudisial di Aceh.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan jangan ada pejabat pemerintah dan masyarakat termasuk para pengacara merintangi upaya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan penagihan utang terhadap para obligor/debitur BLBI tetap berlanjut meskipun pejabat-pejabat yang berwenang di lembaga pemerintahan berganti setelah Pemilihan Umum 2024.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta polisi dan Mahkamah Kontitusi (MK) mengusut dugaan kebocoran informasi soal putusan terkait sistem Pemilihan Legislatif (Pileg).
Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt.?Menkominfo) Mahfud MD menyebutkan bahwa proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) untuk masyarakat di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tetap berlanjut sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional.
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika, demikian tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memastikan tidak ada politisasi hukum terkait ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan?Mahfud MD mengingatkan tiga konsep atau tiga pilar mengenai bagaimana umat Islam menjalani hidup dalam perbedaan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan agenda utama pertemuan Dewan Politik dan Keamanan ASEAN (ASPC) Ke-26 pada 9 Mei 2023 membahas Cetak Biru Pilar Politik dan Keamanan ASEAN 2025.
Hal itu tertuang dalam rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat dalam rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Jakarta, Selasa.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendukung mendiang K.H. Abdul Chalim Leuwimunding yang sedang diusulkan untuk ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan saat ini belum waktunya masuk ke arena bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga meluruskan tuduhan sejumlah orang yang berasumsi pemerintah baru turun tangan bertindak saat kasus tertentu viral.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengeluarkan instruksi selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ad interim agar seluruh kantor pemerintah menunda pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi.
Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD menyatakan segera membentuk satuan tugas TTPU untuk menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan akan segera mendatangi sejumlah lokasi di Indonesia yang diduga banyak terjadi praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menko Polhukam Mahfud MD mendapatkan banyak dukungan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) Ke-26 Indonesia di Bengkulu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meluruskan isu mengenai temuan?perihal transaksi mencurigakan hingga sebesar Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dimaksud bukan korupsi, melainkan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki semangat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi.
Mahfud menuturkan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.
