Menhut Raja Juli Antoni Batal Tinjau Lokasi Karhutla di Kotim
Informasi pembatalan tersebut disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kotim, Legendaria Okta Bellany Nusaku, melalui pesan singkat pada Rabu pagi.
Tag
Informasi pembatalan tersebut disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kotim, Legendaria Okta Bellany Nusaku, melalui pesan singkat pada Rabu pagi.
Menhut dijadwalkan tiba di Kotim pada Selasa malam. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi karhutla pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Raja Juli mengatakan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan masyarakat yang mengalami sesak napas dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), tetapi turut mengancam makhluk hidup lain yang tidak dapat meminta pertolongan ketika menghadapi kebakaran.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) akan diwajibkan memasang alat pemantau kondisi gambut untuk memperkuat…
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemanfaatan gambut perlu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, namun harus dibarengi dengan upaya mempertahankan fungsi…
Menurut keterangan diterima di Jakarta, Rabu, Menhut Raja Juli menyebut arahan Presiden tersebut diwujudkan melalui penguatan penanganan karhutla sekaligus langkah penyelamatan orangutan kalimantan (Pongo pygmaeus) di Kalimantan Barat.
Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan operasi darat dinilai lebih efektif untuk menangani api di lapangan dibandingkan mengandalkan operasi udara semata.
Dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, Menhut Raja Antoni menjelaskan alasan dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup (LH)?Moh Jumhur Hidayat tidak mendampingi Presiden Prabowo ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera dalam rangka penanganan karhutla.
Pemerintah, lanjut Raja Juli, tidak pandang pilih untuk menegakkan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan karena seusai perintah dan arahan dari Presiden Prabowo.
"Dapat kami laporkan bahwa terdapat 13 subjek hukum (PBPH) yang dikenai surat peringatan terkait deteksi?hotspot?dan kewajiban pelaporan, 14 subjek hukum (PBPH) yang diawasi dan sudah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis terkait pelanggaran kebakaran hutan,"
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah memperkuat antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini, menyusul laporan Badan Meteorologi,…
Pengembangan pembiayaan kehutanan berbasis?nature-based solutions?perlu didukung dengan informasi mengenai potensi lokasi, jenis kegiatan, serta tata kelola yang jelas.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penguatan tata kelola penanganan dan pencegahan merupakan upaya strategis guna menurunkan angka kebakaran hutan dan lahan…
Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal tersebut sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan anti suap.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait bersama dengan partisipasi publik adalah kunci dari penanganan kebakaran…
"Sampai minggu lalu belum ada. Itu artinya bahwa BMN (Barang Milik Negara) yang dimiliki oleh pemda masih cukup,"
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui penambahan hingga 70 ribu polisi kehutanan (polhut) untuk memperkuat pengamanan 125 juta hektare kawasan hutan nasional yang selama ini?kekurangan personel.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa endemik Indonesia seperti orang utan, sekaligus memastikan keberlanjutan habitat alaminya.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pentingnya mengubah cara berpikir dan pendekatan dalam pengelolaan hutan Indonesia sebagai bagian untuk mempercepat penetapan hutan adat yang ditargetkan dapat mencapai 1,4 juta hektare (ha).
"Pada dasarnya, hal ini mengubah tindakan melindungi hutan menjadi aktivitas ekonomi yang layak dan menguntungkan,"