Menteri ATR Targetkan Pelayanan Balik Nama Hak Tanah Selesai 10 Hari
Adapun layanan balik nama maksimal 10 hari mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Tag
Adapun layanan balik nama maksimal 10 hari mulai diterapkan pada 17 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
"Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanahnya, dengan demikian, manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara utuh,"
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan penyelesaian kebijakan satu peta atau?One Map Policy?dalam rangka menyelesaikan konflik agraria.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap mencarikan lahan-lahan yang tersedia dalam rangka mendukung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pertanahan harus berorientasi pada…
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berkomitmen untuk mencapai 87 persen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) demi…
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pelayanan pertanahan adaptif, cepat dan bersih. “Kita akan digulung disrupsi kalau…
BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pelaku industri perumahan tidak lagi memanfaatkan Lahan Pertanian Pangan…
"Dalam waktu dua tahun ini Bapak Presiden RI memerintahkan kepada kami bagaimana caranya harus selesai,"
Program pendaftaran tanah terus menunjukkan peningkatan yang memberikan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun negara
"Yang jelas semua tanah di badan sungai dan sepadan sungai akan di-HPL-kan atas nama negara,"
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),?Nusron Wahid menegaskan tanah di badan dan sempadan sungai merupakan tanah negara.
"Pembatalan sertifikat itu tidak gampang, tapi tetap kita lakukan. Kenapa tidak gampang? Karena setiap proses pembatalan itu berpotensi di-challenge,"
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sepakat menangani permasalahan pertanahan dengan mengedepankan cara-cara yang humanis.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan untuk membahas pemanfaatan tanah terlantar untuk pembangunan perumahan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapannya berangkat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada 10 atau 11 Agustus 2024 untuk mengikuti sidang kabinet perdana.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan akan terus menginventarisasi dan mendata semua tanah ulayat yang ada di seluruh Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya memastikan keamanan sertifikat tanah elektronik tetap terjaga di tengah adanya sejumlah peretasan yang terjadi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan transformasi pelayanan publik di bidang pengurusan sertifikat tanah dilakukan ke arah digitalisasi dan transparansi.Menteri ATR di Gresik, Jawa Tim
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan sertifikat tanah yang sah mencegah sengketa atau konflik lahan dan mafia tanah.