Tag
Kementerian Luar Negeri RI terus memperhatikan perkembangan situasi terkait krisis di Myanmar dan sesuai rencana kontijensi, saat ini KBRI Yangon menetapkan status Siaga II terhadap keamanan warga negara Indonesia (WNI) di negara itu.
Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersiap untuk pertemuan khusus guna membahas situasi di Myanmar, dalam upaya untuk memadamkan kekerasan yang mematikan dan membuka saluran untuk mengatasi krisis politik yang meningkat.
Menteri luar negeri yang ditunjuk militer Myanmar Wunna Maung Lwin terbang ke Thailand pada Rabu, saat negara-negara tetangganya berupaya membantu menyelesaikan krisis yang dimulai saat pihak militer merebut kekuasaan dari pemerintah sipil dalam kudeta 1 Februari lalu.
Inggris pada Kamis (18/2) menjatuhkan sanksi terhadap tiga jenderal Myanmar dan menuduh mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius menyusul kudeta militer di negara Asia Tenggara itu.
Malaysia berencana mendeportasi 1.200 warga Myanmar, yang termasuk 100 pencari suaka, kembali ke negara mereka minggu depan, kata sejumlah organisasi yang mendampingi para pengungsi, Kamis.
Duta Besar China untuk Myanmar Chen Hai menepis rumor yang beredar di media sosial tentang keterlibatan negaranya dalam kudeta militer Myanmar dengan menyebutnya "benar-benar tidak masuk akal".
Banyak pengunjuk rasa di Yangon membawa tanda-tanda yang menyerukan kepada pihak berwenang untuk menghentikan penculikan orang di malam hari
Sejumlah 50 bisnis di Myanmar pada Jumat (12/2) bersama-sama mengkritik rancangan undang-undang (RUU) baru tentang keamanan dunia maya yang diusulkan oleh pihak junta militer Myanmar.
Penyidik HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Thomas Andrews, mengatakan pada Jumat bahwa Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar pasca-kudeta.
Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) pada Kamis (11/2) mengumumkan pihaknya segera mengalihkan dana bantuan senilai 42,2 juta dolar AS (sekitar Rp589,5 miliar) yang semula akan diberikan ke Pemerintah Myanmar.
Meski?ASEAN memiliki prinsip non intervensi terhadap urusan dalam negeri, ASEAN berkepentingan memastikan tiap negara anggota mematuhi prinsip-prinsip yang disepakati dalam Piagam ASEAN, termasuk mendorong seluruh pihak untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
Massa penentang kudeta militer Myanmar berjanji akan terus menggelar aksi unjuk rasa damai, Selasa, meskipun otoritas setempat melarang adanya acara kumpul-kumpul dalam jumlah besar, serta memberlakukan jam malam, dan menutup jalan-jalan utama.
Aksi itu merupakan demonstrasi pertama yang berlangsung di jalanan sejak para jenderal merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021)
Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, mengatakan bahwa Militer Myanmar sudah lama memandang Facebook sebagai masalah
Junta merebut kekuasaan pada Senin (1/2) dalam kudeta terhadap pemerintah Suu Kyi yang terpilih secara demokratis sebagai tanggapan atas apa yang dikatakan tentara sebagai kecurangan pemilu
Militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan dan membebaskan para pejabat dan aktivis yang ditahan dalam kudeta minggu ini, kata Presiden AS Joe Biden dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya pada hari Kamis.
Penyedia internet milik negara Myanmar memblokir akses ke layanan milik Facebook Inc pada Kamis pagi, kata kelompok pemantau jaringan NetBlocks, beberapa hari setelah para pemimpin militer negara itu merebut kekuasaan dalam kudeta.
Pemimpin kudeta Myanmar Min Aung Hlaing pada pertemuan pertama pemerintahan barunya pada Selasa mengatakan bahwa pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh tentara tidak dapat dihindari, kata layanan informasi tentara.
Tentara menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun menghancurkan harapan negara yang dilanda kemiskinan itu untuk menuju demokrasi yang stabil
Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Senin (1/2) mengancam memberlakukan kembali sanksi terhadap Myanmar menyusul kudeta oleh para pemimpin militer negara itu dan menyerukan tanggapan internasional bersama untuk menekan mereka melepaskan kekuasaan.
