Tag
Juru bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait jeda mantan narapidana kasus korupsi ikut dalam kontestasi pemilu.
Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut dua aturan yang dinilai mempermudah mantan narapidana kasus korupsi kembali maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan calon anggota legislatif (caleg) mantan terpidana korupsi yang akan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 wajib mengumumkan dirinya telah selesai menjalani hukuman di media massa.
Yasonna menegaskan napi yang berhak mendapat asimilasi dan integrasi adalah yang sudah menjalani masa 2/3 pidana untuk narapidana, dan 1/2 masa pidana untuk anak
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prihatin atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tak melarang mantan terpidana korupsi untuk maju dalam Pilkada serentak 2020.
