OJK Kalteng Ingatkan Masyarakat Pahami Investasi agar Tidak Terjebak FOMO dan Investasi Ilegal
Menurutnya, investasi yang sehat sebaiknya menggunakan@uang dingi?, yakni dana yang tidak mengganggu kebutuhan utama apabila digunakan untuk investasi.
Tag
Menurutnya, investasi yang sehat sebaiknya menggunakan@uang dingi?, yakni dana yang tidak mengganggu kebutuhan utama apabila digunakan untuk investasi.
IASC telah menerima sebanyak 515.345 laporan dari masyarakat seluruh Indonesia terkait dugaan penipuan transaksi keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti masih adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan di sektor pedesaan, khususnya pada kelompok petani dan nelayan.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa keberhasilan PED tidak hanya bergantung pada produksi, tetapi juga pada kepastian pasar dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD terkait pengembangan ekonomi daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah setempat telah mencapai lebih dari Rp821 miliar hingga awal…
Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota MES Kalimantan Tengah, anggota organisasi islam di Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku UMKM, serta peserta anggota Sekolah Pasar Modal Syariah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat terhadap investasi berbasis syariah yang aman dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK tahun 2025, indeks literasi keuangan perempuan tercatat sebesar 65,58 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,28 persen.
"Peserta yang dilibatkan dalam kegiatan ini berasal dari Persatuan Istri Anggota Polri (Bhayangkari) serta pelaku UMKM perempuan,"
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Bupati Barito Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Asisten Direktur Senior Kantor OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara Buntok, serta perwakilan TPAKD dari Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya. Turut hadir pula pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Barito Utara.
salah satu kendala utama adalah masih adanya kesenjangan antara realisasi dan target penyaluran KUR. Selain itu, distribusi pembiayaan juga dinilai belum merata di antara lembaga penyalur, sehingga belum seluruh pelaku usaha dapat merasakan manfaat program tersebut secara optimal.
Dalam sambutannya, Primandanu menekankan bahwa TPAKD tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi katalisator dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas dan merata di daerah.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat akses keuangan yang inklusif, khususnya untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan pengembangan UMKM di daerah.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Di tengah penurunan kinerja BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah pada Februari 2026, risiko kredit bermasalah justru menunjukkan peningkatan. Hal ini menjadi salah satu…
Pertumbuhan tersebut tercermin dari sejumlah indikator utama, mulai dari aset, dana pihak ketiga atau DPK, hingga penyaluran kredit atau pembiayaan. Secara umum, kinerja Bank Umum di wilayah ini dinilai tetap solid di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.
egiatan ini dilaksanakan bersama Kantor Kementerian Agama, Bank Indonesia, serta Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah dalam rangka menyemarakkan Ramadan 2026.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Wilayah Timur menggelar rapat pleno penyusunan program kerja tahun 2026.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan positif pada sektor perbankan di wilayah tersebut.
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah atau OJK Kalteng menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan atau SJK di Provinsi Kalimantan Tengah tetap terjaga di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.
Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat pertumbuhan signifikan Dana Pihak Ketiga perbankan di wilayah ini pada posisi November 2025. Dibandingkan November 2024, DPK tumbuh sebesar 23,32 persen year-on-year (yoy), atau meningkat Rp10,81 triliun dari Rp46,33 triliun menjadi Rp57,14 triliun.