Mendagri Pertimbangkan Revisi Wacana Paket UU Politik Via Omnibus Law
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertimbangkan wacana revisi sejumlah undang-undang politik dengan metode omnibus law.
Tag
#Omnibus Law
Pemko Palangka Raya Sederhanakan Produk Hukum dengan Metode Omnibus Law
Omnibus Law adalah penyederhanaan sejumlah regulasi yang dinilai begitu panjang, berbelit, dan tumpang tindih agar menjadi satu regulasi untuk mengatur semuanya
Omnibus Law Peluang Bagi Pengusaha Lokal
Fahrizal berharap melalui Musyawarah Provinsi VII Kadin Kalteng bisa menghasilkan kepengurusan yang bisa bersinergi baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun Kadin pusat
5 Mahasiswa Pengunjuk Rasa Omnibus Law Divonis 10 Bulan Percobaan
Vonis itu bertolak belakang dengan tuntutan JPU Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang menuntut kelima terdakwa divonis dua tahun penjara
Anggota DPR: Indonesia Makin Siap Bersaing Setelah Ada Omnibus Law
Selama ini, banyak yang mengeluhkan mengurus perizinan untuk usaha di Indonesia berbelit-belit. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan memudahkan investor mengembangkan bisnis di Indonesia.
Transjakarta Berharap Polisi Segera Tangkap Pembakar Halte Saat Demo Omnibus Law
Massa yang membakar halte terlihat bukan dari kelompok massa yang ikut unjuk rasa
5 Fakta Aksi Tolak Omnibus Law 28 Oktober 2020
Massa menuntut Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk membatalkan Omnibus Law
Aksi Tolak Omnibus Law, Buruh Serukan Pembangkangan Sipil Berskala Besar
Aksi menolak omnibus law di Tugu Proklamasi akan dimulai pukul 15.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB nanti
Demo Mimbar Rakyat Tolak Omnibus Law dan Pengamanan Polisi
Merespons rencana aksi demonstrasi, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan sekaligus bertepatan dengan waktu libur panjang cuti bersama, 28-30 Oktober 2020
Ada Pasal Omnibus Law Cipta Kerja yang Berubah, YLBHI: Ada Kepentingan Jahat
Aditya memprediksi UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan berbagai permasalahan ketika nanti sudah diundangkan. Ia menduga akan bermunculan banyak tafsir yang berbeda dan saling tumpang tindih
Fadli Zon Minta Kritik Soal Omnibus Law Diarahkan ke Presiden Jokowi, Bukan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra,?Fadli Zon, menilai kritik masyarakat terhadap omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja harus diarahkan kepada Presiden JOko Widodp?atau Jokowi.
Moeldoko: Mahasiswa akan Nikmati Keuntungan Omnibus Law Cipta Kerja
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko-?menyebut demonstrasi mahasiswa yang menolal?omnibus law?Undang-undang Cipta Kerja sebagai paradoks. Menurut Moeldoko, undang-undang itu justru akan menguntungkan mahasiswa saat mencari pekerjaan.
Demo Omnibus Law, TNI Kawal Pulang Sisa Massa
Dengan kawalan para tentara, massa akhirnya mundur ke arah Bundaran HI
Sempat Ricuh, Demo UU Cipta Kerja Omnibus Law Hari Ini Berakhir Tertib
Massa dibubarkan oleh anggota TNI. Mereka menyisir massa sekitar pukul 17.50. Tak ada perlawanan dari massa terhadap anggota TNI
Bakal Lahir Ratusan PP dari Rahim UU Cipta Kerja
Bakal lahir ratusan peraturan pemerintah (PP) dari "rahim" Undang-Undang Cipta Kerja yang memuat 11 klaster setelah diundangkan.
2 Lembaga Rating Internasional Soroti Protes Buruh di Omnibus Law
Laporan Moody's ini adalah satu dari respon empat lembaga dunia yang disinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN pada har ini, Senin, 19 Oktober 2020
Polda Metro Jaya Tetapkan 131 Tersangka Ricuh Demo Omnibus Law
Ke 131 orang ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat dalam kericuhan dan bentrok dengan polisi pada aksi demo Kamis, 8 Oktober dan Selasa, 13 Oktober 2020
Polisi Buka Isi WhatsApp KAMI Medan yang Diduga Picu Rusuh Demo Omnibus Law
Empat orang anggota KAMI Medan sebelumnya telah ditangkap. Mereka adalah Khairi Amri (Ketua KAMI Medan), Juliana, Devi, dan Wahyu Rasari Putri.
Ada Rapat Omnibus Law, Mahfud MD Batal Umumkan Hasil Investigasi TPGF Intan Jaya
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Kooordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md batal mengumumkan hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya Papua pada hari ini, Senin,…
Cerita di Balik Perubahan Klaster Perpajakan Omnibus Law Setelah Paripurna DPR
Dewan Perwakilan Rakyat diduga kuat mengubah-ubah naskah?omnibus?law?Undang-undang Cipta Kerja setelah pengesahan. Hal ini ditengarai terjadi saat DPR mengklaim melakukan perbaikan tata bahasa dan salah ketik (typo) setelah rapat paripurna 5 Oktober lalu.