DPRD Kotim Dianggap Tidak Mau Membuat Pernyataan Sikap Tolak Omnibus Law
Wakil Ketua DPRD H Rudianur yang mendatangi massa menyebutkan kalau mereka siap berada dalam satu barisan dengan pengunjuk rasa dalam perjuangkan keadilan
Tag
#Omnibus Law
Tolak Omnibus Law, Gabungan Organisasi Mahasiswa Geruduk Kantor DPRD Kobar
Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggeruduk Kantor DPRD Kobar untuk menyuarakan penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law, Senin, 12 Oktober 2020.
Prof Romli: Omnibus Law Cegah Korupsi di Birokrasi
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran Profesor Romli Atmasasmita menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di birokrasi yang terlihat dari upaya undang-undang tersebut memangkas perizinan berinvestasi.
Ini Sejarah Anarko, Kelompok yang Dituduh Polisi Biang Rusuh Demo Omnibus Law
Analis sosial dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menjelaskan fenomena anarko atau jalan anarkisme sebenarnya sudah ada sejak pertengahan akhir abad ke 19
Gelombang Penolakan Omnibus Law, Akademisi Soroti Cara Komunikasi Pemerintah
Pandangan ini disampaikan dalam acara sosialisasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam Jumat kemarin, 9 Oktober 2020
Kemendikbud Minta Mahasiswa Tak Demo Omnibus Law, Aliansi Akademisi Melawan
Aliansi menilai imbauan itu bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik yang dijamin konstitusi
Fraksi Rakyat Kecam Polisi yang Intimidasi Pengkritik Omnibus Law dengan UU ITE
FRI menilai langkah Kepolisian ini sebagai upaya intimidasi terhadap penolakan masyarakat atas pengesahan UU Cipta Kerja
Jokowi Respon Demo Omnibus Law, Koalisi Sipil: Pernyataan Presiden Menyesatkan
Feri mengatakan Jokowi malah memberikan pernyataan menyesatkan dalam konferensi pers terkait UU Cipta Kerja pada Jumat, 9 Oktober 2020
Pemerintah Undang Akademisi, MUI, Hingga Konsultan Politik Bahas Omnibus Law
Raden membenarkan acara sosialisasi ini dan mengatakan memang ada penguatan komunikasi untuk menjelaskan Omnibus Law yang sudah disahkan.
Politikus Golkar: Rakyat Butuh UU yang Mengayomi dan Melindungi
Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono menyatakan unjuk rasa pasca-Rapat Paripurna DPR yang menyetujui pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang, Senin (5/10), menunjukkan rasa kepedulian bahwa rakyat butuh UU yang mengayomi, melindungi, dan menjawab tantangan zaman.
Pengusaha Alami Kerugian Akibat Demo Omnibus Law, ini Taksirannya...
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam berharap pemerintah bisa memfasilitasi advokasi publik tentang pro dan kontra aturan Undang-Undang Cipta Kerja atau?Omnibus?Law. Menurut dia, ketidakpahaman dan ketidakutuhan informasi yang diterima masyarakat telah memicu penolakan undang-undang sapu jagad itu.
Tinjau Kerusakan Akibat Demo Omnibus Law di Jakarta, Anies Baswedan: Hormati Hak Warga
Anies?Baswedan?memastikan aktivitas warga Jakarta tidak terganggu hari ini, meski ada sejumlah fasilitas umum yang rusak usai demo.
LBH Jakarta Minta Airlangga Beri Pendidikan Politik Ketimbang Tuduh Sponsor Demo
Nelson menegaskan agar pemerintah tidak selalu menuding adanya dalang di balik demo besar. Sebab, menurut dia, tudingan tak mendasar itu bisa-bisa semakin membuat citra aksi unjuk rasa menjadi buruk di mata masyarakat.
Koalisi Bersihkan Indonesia Sebut Omnibus Law Pesanan Pengusaha Tambang
Koalisi menyebut dalam UU Cipta Kerja pemerintah mengobral kekayaan alam Indonesia secara cuma-cuma melalui kelonggaran royalti hingga 0 persen.
Relawan Paramedis yang Tolong Peserta Aksi Omnibus Law Juga Diintimidasi Polisi
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari Paramedis Jalanan, Alviani Sabilah mengatakan paramedis mengalami tundakan represif dari Kepolisian di aksi menolak UU Cipta Kerja.
Masih Ada Revisi Omnibus Law, Pakar Tata Negara: Bukti DPR Tak Serius Buat UU
Sejumlah pasal ditambahkan dan direvisi lagi setelah mendapat persetujuan dari badan legislasi.
Mahfud Md: Omnibus Law UU Cipta Kerja untuk Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan Omnibus Lax?Undang-Undang atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, adalah untuk rakyat.
Tolak Omnibus Law, Ratusan Mahasiswa di Palangka Raya akan Demo
Meski tidak mengantongi izin, namun mereka tetap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat
Ridwan Kamil Buka Perdebatan Omnibus Law
Unggahan itu merespons peristiwa sehari sebelumnya ketika Rapat Paripurna mengesaikan?RUU Omnibus?Law?menjadi Undang Undang Cipta Kerja. Keputusan pengesahan itu ditolak oleh anggota DPR dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.
Amnesty Nilai Pengesahan Omnibus Law Bisa Picu Krisis HAM di Indonesia
RUU Cipta Kerja resmi disahkan oleh DPR pada Senin, 5 Oktober kemarin. Padahal pembahasan tingkat I baru selesai pada Sabtu, 3 Oktober lalu.