Tag
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa penyusunan klaster ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja telah memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil (Emil) menyarankan agar Undang-undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI diterima terlebih dahulu dan jika kedepannya dinilai ada kekurangan maka bisa diusulkan untuk kemudian dievaluasi.
Sebaliknya, ada 3 UU yang dimasukkan dalam Omnibus Law.
Dalam UU Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa: "Pengusaha, buruh, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi PHK."
Lazimnya, salinan RUU yang akan disahkan dibagikan oleh petugas yang berjaga di meja presensi kehadiran anggota dewan.
Pembahasan yang terkesan buru-buru di Parlemen telah menunjukkan bahwa agenda pembangunan dan legislasi negara tidak mementingkan kepentingan masyarakat.
?Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada lima alasan partainyb?menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atav?RUU Cipta Kerja.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai rencana pengesahan Rancangan Undang-undang atau?RUU Cipta Kerja? (Omnibus?Law) tak akan berpengaruh signifikan terhadap daya saing investasi. Menurut dia, adanya beleid ini justru menimbulkan ketidakpastian lantaran banyak aturan berubah di masa resesi.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hinca Pandjaitan mengatakan fraksinya menolak Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) disetujui menjadi UU karena banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif.
Anggota Fraksi NasDem, Taufik Basari?mempertanyakan jaminan pemerintah bahwa besaran pesangon 19+6 kali gaji ini bisa diimplementasikan
Puluhan pimpinan kelompok buruh telah menyepakati untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan Omnibus Law
Pimpinan Baleg secara rinci belum menyampaikan kemajuan pembahasan RUU Cipta Kerja karena masih dalam pembahasan tahap penyelesaian.
BORNEONEWS, Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas merespon positif skema jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam RUU o mnibus law tersebut. "Ini kan sangat baik ya, bagus…
TEMPO.CO , Jakarta - Terkait alotnya omibus law , akademisi sekaligus pakar etika pembangunan berkelanjutan, Sonny Keraf, menggaris bawahi bahwa sumber masalah keberlanjutan daya saing adalah…
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan?Omnibus Law?Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati.
Mereka bergabung dengan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
Ketua DPR?Puan Maharani?meminta kelompok buruh yang memiliki aspirasi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang?Omnibus?Law?Cipta Kerja (RUU Ciptaker) untuk tidak hanya disampaikan lewat aksi nonformal seperti unjuk rasa.
Pemimpin Redaksi Tempo.co Setri Yasra menduga peretasan?situs Tempo.co terkait pemberitaan?influencer dibayar untuk kampanyekan?omnibus lax?Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Polemik terkait Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?terus berlangsung. Meski menuai protes, parlemen terus melakukan pembahasan dari RUU usulan pemerintah ini.
Badan Legislasi DPR RI selesai membahas 118 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang atau?RUU Cipta Kerja?Bab 3 mengenai perizinan berusaha di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Rabu, 19 Agustus 2020.
