Satgas Pasti Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal
Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan sebanyak 915 entitas keuangan ilegal pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Mei 2024.
Tag
#Otoritas Jasa Keuangan
Penyidik OJK Selesaikan 123 Perkara hingga Mei 2024
Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah telah menyelesaikan total 123 perkara sampai dengan periode Mei 2024.
OJK Beri Sanksi Bagi 45 Pelaku Pasar Modal hingga Maret 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di pasar modal terhadap 45 pelaku, salah satunya ada yang dikenakan sanksi denda sebesar Rp17,275 miliar.
OJK Kenakan Sanksi terhadap 20 Perusahaan Pembiayaan pada Maret 2024
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif terhadap? 20 perusahaan pembiayaan pada Maret 2024 dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas di sektor tersebut.
OJK Tegakkan Integritas Sistem Keuangan untuk Menyehatkan BPR
Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen menegakkan integritas sistem keuangan untuk menyehatkan industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sesuai undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK).
Wartawan borneonews.co.id Jadi Salah Satu Pemenang Lomba Pengisian LMS OJK
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah dan OJK Banjarmasin berencana melaksanakan Media Gathering di Bali pada 16-18 Februari 2024. Wartawan yang biasanya bertugas meliput berita ekonomi di Kalteng kemudian diseleksi berdasarkan penilaian pada pengisian Modul LMS OJK dan Pemberitaan. Wartawan borneonews.co.id, Testi Priscilla, menjadi salah satu di antara sepuluh orang yang terpilih.
OJK Terbitkan Aturan Pemisahan Unit Syariah Asuransi dan Reasuransi
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi (POJK 11 Tahun 2023) guna memperkuat pengaturan dan pengawasan industri perasuransian.
OJK Lantik 22 Pimpinan Satuan Kerja, Perkuat Organisasi
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa guna memperkuat Organisasi, di tingkat pusat telah dilantik oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar 22 pimpinan Satuan Kerja pejabat setingkat Deputi Komisioner dan Kepala Departemen di kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, kemarin.
Mendag Sebut Pengelolaan Aset Kripto Telah Dialihkan ke OJK
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan sebagian kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) terkait pengawasan di industri keuangan, seperti pengelolaan aset kripto telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Penyidikan Tunggal oleh OJK Rawan Terjadi Korupsi
Penggiat antikorupsi yang juga mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?Yudi Purnomo menilai kewenangan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyidikan tindak pidana jasa keuangan?rawan praktik korupsi.
Literasi dan Inklusi Keuangan Perlu Dikenalkan pada Mahasiswa
Deputi Direktur Literasi dan Informasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yulianta mengatakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan, termasuk perencanaan dan penggunaan, perlu juga dikenalkan kepada kalangan mahasiswa.
OJK: 121 Mahasiswa IPB Korban Penipuan Dapat Restrukturisasi Pinjaman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sebanyak 121 Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) korban penipuan berkedok kerja sama penjualan?online?telah berhasil mendapat keringanan atau restrukturisasi pinjaman dari empat platform penyedia pinjaman dana yang digunakan saat kejadian.
Mahendra Siregar Nahkodai Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy menyampaikan bahwa pada hari ini, Rabu, 20 Juli 2022 telah dilantik Ketua dan Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022-20027 dengan Ketua atau Nahkoda yakni Mahendra Siregar.
Ekonom Soroti Calon Anggota DK OJK yang Berasal dari Kalangan Industri
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyoroti calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berasal dari kalangan industri yang dinilai memiliki sisi positif dan negatif.
33 Orang Lolos Seleksi Tahap Rekam Jejak Calon Anggota Komisioner OJK
Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2022-2027 yang diketuai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengumumkan 33 orang lolos seleksi tahap II yang merupakan tahap penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, dari 155 orang yang lolos tahap administrasi.
Kebijakan untuk Properti dan Otomotif Beri Dampak Positif
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa kebijakan yang diberikan untuk sektor tertentu seperti properti dan otomotif ternyata juga memberikan dampak yang positif bagi kedua sektor tersebut.
Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Kondisi Normal
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK triwulan IV tahun 2021 lalu dalam kondisi normal seiring penurunan kasus Covid-19 dalam negeri yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Sri Mulyani Tetapkan 155 Nama Lolos Seleksi Tahap Administrasi DK OJK
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga merupakan Ketua Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Periode 2022-2027 menetapkan sebanyak 155 nama lolos seleksi tahap I atau seleksi administrasi DK OJK.
Legislator Minta OJK Utamakan Kepentingan Nnasabah Dalam Kasus Unitlink
Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengutamakan kepentingan nasabah dalam persoalan produk unitlink yang dimiliki oleh perusahaan asuransi.
Akselerasi Transformasi Digital untuk Perluasan Akses Keuangan Masyarakat
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan OJK secara berkelanjutan melakukan asesmen terhadap sektor jasa keuangan dan perekonomian. Hal tersebut untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta terus memperkuat sinergi dengan stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.