Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya Minta Pemko Optimalkan PAD
Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya mengeluarkan seruan keras kepada Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tag
Fraksi Golkar DPRD Palangka Raya mengeluarkan seruan keras kepada Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Kabupaten Sukamara akan berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) setelah mengalami penurunan.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mendorong pemprov untuk dapat terus menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak perusahaan besar swasta (PBS) yang beroperasi di wilayah Kalteng.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering menilai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat strategis untuk memakmurkan daerah dan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), maka dari itu perlu sentuhan dari pemda baik provinsi, kabupaten dan kota.
Anggota DPRD Kalteng, Jubair Arifin mendorong pemda baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalteng agar dapat memperkuat strategi untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan potensi yang ada di Kabupaten Sukamara, pemerintah akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD agar menjadi daerah mandiri.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Abdul Razak mendorong pemda khususnya Pemprov Kalteng agar dapat berupaya memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditentukan pada tahun 2023 untuk pembangunan berkelanjutan.
Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya, Rusdiansyah meminta agar pemerintah daerah bersama kepala daerah mampu mengevaluasi seluruh kegiatan yang akan menghasilkan pendapatan asli daerah atau PAD.
Anggota Komisi A DPRD Palangka Raya?Rusdiansyah mendorong Pemerintah Kota atau Pemko Palangka Raya untuk menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD.
Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, HM Rosihan Anwar mengharapkan Balai Benih Ikan (BBI) Sei Batang?yang dikelola Dinas Perikanan Kapuas dapat menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal.
Hingga 30 Desember 2022, Dinas Perhubungan Barito Utara berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp 6.692.380.000. Nilai ini bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Henry meminta pemda agar dapat memaksimalkan potensi pelabuhan yang ada di wilayah Kalteng ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Fraksi Partai Nasdem-Hanura DPRD Gunung Mas mengusulkan terkait pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa didapatkan oleh pemerintah daerah.
Ia menerangkan capaian pajak di wilayah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah itu mencakup 11 sektor yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan (PPJ) dan parkir.
Anggota DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengatakan dalam rangka meningkatkan PAD ini, pemda harus dapat terus berinovasi mengembangkan sesuatu yang bermanfaat serta mengoptimalkan segala sektor yang bisa menghasilkan PAD.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas Untung Jaya Bangas mengimbau kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah setempat untuk lebih kreatif dalam perolehan pendapatan asli daerah (PAD).
Anggota DPRD Kalteng, Maryani Sabran mendorong adanya upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang dilakukan oleh pemda baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Kalteng.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Jimmy Carter meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalteng dapat mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkab Kapuas melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mendorong Perusahaan Besar Swasta (PBS) di daerah setempat agar dapat berkontribusi terhadap masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terobosan dilakukan Pemerintah Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yakni dengan mendirikan rumah toko atau Ruko bagi pedagang di Kota Tumbang Samba.