Tag
Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palangka Raya, Eddy Sunarto, telah mengungkapkan rasio pembagian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui sistem Operasional Sentralisasi (OPSEN).
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menerima 66 persen opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang menjadi kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemerintah Provinsi Kalteng berencana memberikan diskon untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari perubahan kebijakan pajak daerah pada Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mendorong pemda di provinsi ini untuk dapat memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Anggota DPRD Kalteng, Maryani Sabran meminta pemda di Kalteng melalui sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat) masing-masing daerah agar dapat memgoptimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan PAD.
Pajak merupakan instrumen yang penting bagi pembangunan sebuah negara. Khusus di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP RI) bahkan menetapkan tanggal khusus sebagai Hari Pajak Nasional yang jatuh setiap 14 Juli agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban membayar berbagai jenis pajak dalam membantu pembangunan negeri.
Dalam upaya menggali potensi pendapatan daerah terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) tentu kerap ditemui berbagai permasalahan.
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 8 tahun 2022 memberikan keringanan atau pembebasan terhadap pokok tunggakan dan denda untuk pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama dan pajak progresif ketiga.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering mengatakan, seluruh daerah di Kalteng melalui samsat masing-masing perlu memaksimalkan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
Pengecekan pajak tahunan kendaraan bermotor itu bisa dengan QR code atau barcode serta juga menghubungi nomor telepon yang telah disediakan.
Target tersebut terbagi dalam 3 kategori yakni Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 8,788 miliar lebih serta, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 9,066 miliar dan Pajak Air Permukaan (PAP) Rp 2,201 miliar.
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPTPPD) Samsat Buntok, menyosialisasikan terobosan baru bagi masyarakat yang ingin mengecek pajak tahunan kendaraan bermotornya.
Legislator Kalteng, Ferry Khaidir mengatakan sektor perpajakan di provinsi ini perlu lebih dimaksimalkan lagi.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Barito Selatan, Ferrary H Djala mengatakan, denda pajak kendaraan bermotor dihapuskan 100 persen. Warga pun diminta segera membayar pajak.
Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Katingan sejauh ini disebutkan masih banyak yang belum membayar pajak.
Untuk mempermudah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2021, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Barito Selatan melaksanakan samsat keliling.
Realisasi pajak kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah (UPT-PPD) Barito Selatan pada tahun 2020 mencapai target.
Kantor Samsat Pembantu di Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, rencananya akan kembali diaktifkan dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.
Dengan adanya program pemutihan pajak, maka masyarakat yang terdampak bisa terbantu
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan Kementerian Keuangan masih belum bisa memutuskan pembebasan pajak mobil. Hal itu, kata dia, disebabkan Kemenkeu…
