Pakar: RI Harus Jaga Stabilitas Global Berbasis Hukum di Tengah Perang
"Bagi Indonesia, dinamika tersebut bukan sekadar isu kawasan Timur Tengah,"
Tag
#Pakar Hukum
Pakar: Pemberantasan Premanisme Harus Dilakukan Terus Menerus
"Kemarin kalau kita lihat data Bareskrim, kalau tidak salah yang ditangkap itu 3.500-an pelaku premanisme, tapi yang terkait dengan ormas (organisasi kemasyarakatan) itu hanya 50 orang,"
Pakar Hukum: Oknum ASN Selingkuh di Wisma Berpotensi Kena Pasal Berlapis
Salah satu pakar hukum di Palangka Raya?Suriansyah Halim, memberikan pandangannya terkait oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam kasus selingkuh.
Pakar Ingin RI Tak Terpengaruh Agenda Global soal Industri Tembakau
Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menginginkan pemerintah Indonesia tak terpengaruhi agenda dunia saat membuat regulasi soal industri hasil tembakau (IHT), mengingat sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Pakar Hukum: Putusan MK Bersifat Final dan Mengikat
Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia Abdul Chair Ramadhan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres bersifat final dan mengikat.
Pakar Hukum: Hakim MK Dalam Fase Krusial Putuskan Sengketa Pilpres
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid meyakini hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam fase krusial untuk memutuskan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pakar Hukum Sayangkan Banyak Terpidana Kasus Korupsi Terima Remisi
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof.?Hibnu Nugroho menyayangkan banyak terpidana kasus korupsi yang menerima remisi pada momentum Lebaran 2023.
Pakar: Penegakan Hukum di Indonesia Hadapi Tantangan Berat pada 2023
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho memperkirakan penegakan hukum di Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2023.
Pakar: Proses Hukum Tersangka Pembunuhan Brigadir J Berjalan Tegas
Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar,?Suparji Ahmad,?menilai proses hukum terhadap tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J sudah berjalan progresif dan tegas.
Ini Aturan Soal Dana Bagi Hasil SDA Mineral dan Batu Bara
Pakar Hukum Kehutanan, Dr Sadino mengatakan bahwa Dana Bagi Hasil atau DBH sumber daya alam dalam kategori mineral dan batu bara diatur dalam Pasal 116.
Pakar: Revisi UU Pengumpulan Uang atau Barang Cegah Penyelewengan
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mendorong pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang guna mencegah penyelewengan.
Pakar Hukum Anggap Perubahan Nama FPI yang Tak Didaftarkan Tidak Sah
Pelarangan kegiatan dan aktifitas FPI?haruslah diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahan, baik langsung atau tidak langsung, dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya
Pakar Hukum Nilai UU Cipta Kerja Dapat Akomodasi Kepentingan Pekerja
Pakar hukum Junimart Girsang menilai Undang-Undang Cipta Kerja hadir untuk mengakomodasi kepentingan pekerja dan memecahkan masalah ketenagakerjaan yang ada.
Pakar Hukum: Hakim Punya Wewenang Tetapkan Saksi Jadi Tersangka
Kewenangan hakim untuk secara langsung menetapkan saksi menjadi tersangka terdapat dalam KUHAP, tetapi hanya untuk tindak pidana memberikan keterangan palsu. Kewenangan itu diatur dalam Pasal 174 KUHAP.
Pakar Hukum: Jaksa Bisa Langsung Eksekusi Djoko Tjandra di Kasus Bank Bali
Bareskrim sedang menyidik perkara surat jalan Djoko Tjandra yang juga menyeret Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo
KPK Batal Segel DPP PDIP, Pakar Hukum Sebut Ada Kejanggalan
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Suparji Ahmad, menilai ada kejanggalan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal menyegel salah satu ruangan yang berada di Kantor DPP PDIP pada Kamis, 9 Januari 2020.
Pakar Hukum: Revisi UU MD3 Nomenklatur Pelantikan Presiden
Pakar Hukum Tata Negara Dr Fahri Bachmid SH MH menyarankan DPR segera merevisi UU MD3 terkait nomenklatur pelantikan presiden menjadi sumpah atau janji jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pakar Hukum Pidana Apresiasi Polisi Cepat Ungkap Pelaku Pembunuhan
BORNEONEWS, Palangka Raya - Aristoteles, pakar hukum pidana di Palangka Raya mengapresiasi kerja keras polisi dalam mengungkap pelaku pembunuhan terhadap tetangga, Rendi alias Pumpung (34 tahun).…