Tag
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dipimpin oleh salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Proses alih status tersebut dilakukan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK tersebut
BORNEONEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengecek keabsahan beredarnya potongan surat yang diteken Ketua KPK Firli Bahuri perihal penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos tes…
Menurut Nursyahbani, KPK saat ini bukannya bergerak maju dan makin berprestasi dalam pemberantasan korupsi, tapi berjalan mundur. Ia lantas mengibaratkan kondisi KPK hari ini seperti kiamat bagi orang-orang yang selama ini bergiat dalam upaya pemberantasan rasuah.
Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistem hukum nasional.
Tujuannya agar para pegawai KPK tidak masuk pada pengaturan eksekutif secara umum yang dapat mengganggu independensinya
Dengan posisi tersebut?para penyidik lembaga antirasuah itu sangat independen dalam menyidik suatu perkara tindak pidana korupsi
Ghufron menyebutkan pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1.274 orang, pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak dua orang
BKN dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK juga melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan akuntabilitas dan objektivitas pada seluruh penyelenggaran
Tes ini bagian dari proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
BORNEONEWS, Jakarta - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari mengaku telah menerima informasi terkait pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan yang diikuti seluruh pegawainya sebagai bagian dari proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Proses peralihan status ini menimbulkan kritikan dari berbagai tokoh. Mantan pimpinan lembaga antikorupsi?Abraham Samad dan Laode Muhammad Syarif, mengkritisi langkah tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengadakan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh pegawainya yang berlangsung mulai 18 Februari sampai 23 Februari 2021.
Alex mengatakan pada 2008 ada enam pegawai yang mengundurkan diri, 13 pegawai pada 2009, 17 pegawai pada 2010, 12 pegawai pada 2011 dan 2012, 13 pegawai pada 2013, 18 pegawai pada 2014, 37 pegawai pada 2015.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku KPK tak pernah menolak permohonan pengunduran diri para pegawai.
Adapun alasan pengunduran diri para pegawai beragam, namun?lebih banyak karena ingin mengembangkan karir di luar instansi KPK
Alasan umum pengunduran diri dari para pegawai ini adalah ingin mencari tantangan kerja di tempat lain dan alasan keluarga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan agar pegawai tetap lembaga antirasuah tak perlu mengikuti tes ketika beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
