Pelaku Usaha Diminta Taati Aturan Lingkungan
Pengawasan ini bukan bertujuan untuk menghambat iklim investasi, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.
Tag
Pengawasan ini bukan bertujuan untuk menghambat iklim investasi, melainkan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mencatat dalam satu tahun, yakni sejak Oktober 2024 hingga November 2025, terdapat penambahan sekitar 3 juta pelaku usaha.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian (DPKUKMP) Kota Palangka Raya, Samsul Rizal, mengajak seluruh pelaku usaha untuk turut serta membangun daerah dengan cara memenuhi kewajiban membayar retribusi tepat waktu.
Pelaku usaha di Kota Palangka Raya kembali diingatkan akan pentingnya melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Penjabat Bupati Pulang Pisau?Nunu Andriani apresiasi pelaku usaha swasta dalam membantu berjalannya berbagai program di kabupaten Pulang Pisau.?
Demi memastikan keamanan pangan bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palangka Raya gencar melakukan pengawasan terhadap pangan segar yang beredar di wilayahnya.
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang aktif dan taat membayar pajak.
Pemkab?Kotawaringin Timur menggelar sosialisasi laporan kegiatan penanaman modal dan pembinaan bagi pelaku usaha khususnya bidang pengadaan barang/jasa.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya?Achmad Zaini, mengingatkan para pelaku usaha di kota ini agar tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.
Pemerintah Provinsi Kalteng (Pemprov Kalteng) akan terus berupaya hadir memberikan solusi bagi para pelaku usaha maupun UMKM.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palangka Raya?Yuseran, mengingatkan para pelaku usaha perbengkelan untuk memperhatikan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya.
Pemerintah mempermudah pelaporan pengusaha melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Palangka Raya Emi Abriyani, menekankan pentingnya kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) bagi para pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengklaim Jambore UMKM wilayah tengah Kalteng diikuti 5.000 pelaku usaha.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya Emi Abriyani, menegaskan akan menegur pelaku usaha yang tidak pasang tipping box. Hal ini…
Sebanyak 320 pelaku usaha serta 36 instansi yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memeriahkan pergelaran Palangka Raya Fair 2023.
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Provinsi Kalteng berusaha meningkatkan kapasitas pelaku usaha.
Sebanyak 77 pelaku usaha di Kabupaten Kotawaringin Timur mengikuti sosialisasi implementasi pengawasan perizinan?di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Kamis, 13 Juli 2023.
Pelaku usaha bersyukur telah dibuka pelatihan kewirahusaan membangun transformasi digital bisnis UMKM angkatan II wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gencar menyosialisasikan terkait Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku Usaha Mikro?Kecil dan Menengah (UMKM).