Tag
Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dalam program inovasi desa adalah lembaga profesional yang menyediakan jasa keahlian teknis tertentu di bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan SDM dan infrastruktur desa.
Plt Kepala Dinsos PMD Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor mengatakan bahwa kegiatan Pengelolaan Pengetahuan Inovasi Desa bertujuan untuk peningkatan kapasitas desa.
Pemerintahan desa harus jeli melihat kebutuhan dan potensi yang ada di desa sehingga dapat terus meningkat perekonomiannya.
Setiap tahun, desa mendapatkan ADD dan DD berkisar antara Rp 1,1 - 1,4 miliar. Tergantung luas wilayah dan jumlah penduduknya.
Bantuan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dinilai menjadi faktor penting dalam memajukan pembangunan di desa.
Kerjasama antara pemerintah kecamatan dan polsek setempat dalam hal pembangunan desa. Tujuannya, agar pelaksanaan pembangunan berjalan maksimal dan tidak melanggar aturan.
Kepala desa dan jajarannya supaya memperhatikan skala prioritas dalam merencanakan pembangunan.
Kualitas pendampingan dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping profesional menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU desa yang menjadi agenda strategis program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)
Hal itu bertujuan agar semua pembangunan bisa dilaksanakan secara terukur dan dipertanggungjawabkan.
Bupati Barito Timur (Bartim) Ampera AY Mebas meminta Camat Dusun Tengah meningkatkan program pembinaan desa, khususnya untuk Desa Dambung.
Untuk menggali pemasukan bagi desa, pemerintah desa juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menyalahi aturan.
Pemerintah saat ini lebih memfokuskan pembangunan daerah pedesaan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari pedesaan.
Bupati Sukamara Ahmad Dirman menilai, desa punya kedudukan dan peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.
Ke depan, seluruh desa harus mengerti dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya masing-masing agar pembangunan di desa berjalan dengan baik.
Rapat koordinasi tersebut sangat strategis untuk merumuskan dan menyamakan persepsi dalam pemahaman, pembinaan serta fasilitasi pemerintah desa.
Pemanggilan tersebut untuk mengetahui penggunaan ADD dan DD dalam pembangunan desa, serta membuat ekonomi kreatif.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Komite I, Hudarni Rani mengatakan, tolok ukur pembangunan di Indonesia adalah bagaimana rupa desa.
Tidak semua kecamatan yang akan mendapatkan alat berat itu karena keterbatasan anggaran. Adapun bantuan alat berat itu, terdiri dari vibro, grader, dan excavator.
Pemdes akan membuka bengkel mobil dan motor, serta toko yang akan dikelola BUMDes.
Sistem Informasi Desa berbasis internet akan terkoneksi langsung dengan pemerintah pusat. Hal ini erat kaitannya dengan pembangunan di desa.
