Tag
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menegaskan isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Undang-Undang ini mengatur mengenai penataan ruang yang harus memerhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan pentingnya penyelenggaraan penataan ruang di daerah salah satunya untuk meningkatkan minat investasi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah mengungkapkan saat ini masyarakat bisa menggunakan aplikasi surat keterangan pola atau struktur ruang untuk mendapatkan kepastian peruntukan ruang kawasan.t
Dalam Pasal 9 ayat 2, tertulis bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang diatur dengan peraturan pemerintah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) harus menjadi acuan dasar sebagai pedoman seluruh unsur untuk menata ruang di wilayah kota setempat.
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Bupati Gunung Mas Arton S Dohong dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Kamiar mengatakan pemerintah pusat telah mengamanatkan kepada seluruh daerah untuk membentuk…
