Tingkatkan PAD Kotawaringin Timur Lewat PBB-P2
Pemkab Kotim sudah mendistribusikan SPPT ke kecamatan agar segera didistribusikan ke keluarahan dan desa
Tag
Pemkab Kotim sudah mendistribusikan SPPT ke kecamatan agar segera didistribusikan ke keluarahan dan desa
BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan daerah diperlukan sinergitas antara investor dan pemerintah. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Seruyan Leonard S Ampung…
Pada triwulan I tahun ini realisasi PAD Kabupaten Kapuas baru 19,8% atau sebesar Rp19,3 miliar dari target Rp97,6 miliar.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Cici Desylia menyatakan bahwa aset daerah hendaknya memiliki nilai ekonomis, yang mana berdampak untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini seiring dengan berpindahnya kewenangan melakukan pengukuran (tera) semula kewenangan Provinsi menjadi kewenangan kabupaten/kota.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Handoyo J Wibowo berharap capaian pendapatan asli daerah (PAD) di triwulan pertama ini bisa tercapai. Bahkan bisa melebihi target yang telah ditentukan/
Realisasi pendapatan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah sebagian besar berada dalam kondisi penurunan pada triwulan IV 2017. Rata-rata pertumbuhan pendapatan kabupaten/kota di Kalteng pada triwulan IV 2017 sebesar -5,77 persen. Hal ini juga terjadi pada Kota Palangka Raya, ibukota Kalteng.
Belum adanya payung hukum menyebabkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) tidak bisa menarik pendapatan asli daerah (PAD) dari bisnis kehutanan di bawah binaannya.
PAD Pemkab Sukamara terus bertambah seiring adanya retribusi dari Pasar Inpres dan Saik ini
Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2018 tembus pada angka Rp234.216.623.350.
Pemberlakuan karcis di objek wisata ini untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di Kabupaten Barito Utara
Retribusi daerah merupakan sumber PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan perundang-undangan dan peraturan daerah.
Kabupaten Gunung Mas memiliki banyak potensi yang bisa dijadikan sumber PAD. Untuk itu SOPD yang dibebani target PAD, supaya serius menggalinya.
Ketua Komisi A DPRD Kalteng Yohanes Freddy Ering setuju adanya upaya DPD RI mengusulkan RUU Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selain Kebutuhan juga karena pihaknya selama ini merasa sudah capek menyuarakan ke Pusat.
Lima Anggota DPD RI dari Komite IV datang ke Palangka Raya merupakan pemuka agama. Tapi mereka kesana untuk menyerap aspirasi terkait rencana usulan Rancangan Undang Undang (RUU) pendapatan asli daerah (PAD).
Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih ketergantungan dengan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat guna membangun daerah. Apa sebab?
Hal ini menunjukkan banyaknya potensi yang belum tergarap optimal, baik yang disebabkan otoritas atau kewenangan pungut maupun karena regulasi yang belum memadai.
Pertemuan multi pihak itu dihadiri hampir seluruh kepala dinas/badan di lingkup Pemprov Kalteng. Kemudian Kepala Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng, kepala kantor Pajak Pratama Palangka Raya, dan beberapa instansi lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo yakin masih banyak sektor penghasil PAD yang belum tergali maksimal atau bahkan tidak tergarap sama sekali.
Perlu upaya dan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk ini sejumlah anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengikuti bimbingan teknis.