Pelayanan untuk Masyarakat di Pengadilan Negeri Sampit Lebih Dipermudah
Pelayanan Pengadilan Negeri Sampit kepada masyarakat lebih dipermudah. Namun masih sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
Tag
Pelayanan Pengadilan Negeri Sampit kepada masyarakat lebih dipermudah. Namun masih sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
Pengadilan Negeri Sampit mulai menerapkan sistem online dalam bidang pelayanan. Rencananya pada puncak perayaan HUT Mahkamah Agung dan kemerdekaan Indonesia mereka akan melalukan sosialosasi.
Pengadilan Negeri Sampit memanfaatkan momen HUT Mahkamah Agung dan HUT Kemerdekaan RI untuk terus memperkuat kebersamaan. Yakni dengan menggelar sejumlah kegiatan.
Mengawali tahun 2019 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B banyak menangani perkara pidana pencurian dan penyalahgunaan narkoba.
Pengadilan Negeri Sampit menegaskan berkomitmen bebas dari narkoba0 Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, Ninik H. Susilowati, Rabu (10/4/2019).
Dalam tes itu, PN Sampit menggandeng BNK Kotawaringin Timur. Seluruh hakim maupun pegawai serta honorer dites urine.
Bupati berharap pembangunan dapat berjalan sesuai dengan aspirasi rakyat, koridor hukum dan dapat mencapai target kinerja guna mempercepat tujuan pembangunan.
Pencanangan itu dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Zona integritas ini adalah bagian dari reformasi birokrasi dan ini untuk PN Kelas II akan dilakukan penilaian oleh Mahkamah Agung.
"Kita mengkritik bukan untuk menjatuhkan, Namun membangun. Kalau kinerja bagus sesuai harapan masyarakat, yang merasakan dampak positifnya tidak hanya masyarakat," kata Mahdianur.
"Jangan pernah lupakan Kabupaten Katingan, Bumi Penyang Hinje Simpei yang kita cintai ini," kata Sakariyas.
Wewenang untuk menentukan pejabat definitif Ketua PN Kasongan ada di Mahkamah Agung (MA).
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas menggelar kegiatan pengantar alih tugas terhadap salah satu hakimnya yakni Isnandar Syahputra yang dipindahtugaskan ke Pengadilan Negeri Tanjung Pati.
Di antaranya, meraih juara 1 nasional dalam penginputan data kelengkapan SIPP.
Selain pemecatan, hakim ataupun aparatur Mahkamah Agung tidak akan mendapat bantuan hukum apapun melakukan tindak pidana hingga diproses di pengadilan.
Sesuai Maklumat MA Nomor 1/2017, hakim diminta untuk tidak menyalahgunakan wewenang maupun jabatannya, apalagi sampai terjerat korupsi.
Meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana, namun Pengadilan Negeri Pulang Pisau sudah siap melayani publik pasca diresmikan operasionalnya pada pekan lalu
Pengadilan Negeri Pulang Pisau mulai operasional semenjak diresmikan, Kamis (1/11/2018).
Dengan keberadaan PN Nanga Bulik maka pelayanan peradilan kepada masyarakat akan lebih cepat, efektif dan efisien.
Bupati Pulang Pisav Edy Pratowo mengatakan, masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi untuk berurusan ke Pengadilan.