Tag
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) DI Yogyakarta Tadjudin Nur Effendi menyampaikan keberadaan?Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditujukan untuk mengatasi ancaman pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik, Hilyatul Asfia mengatakan, pemerintah perlu membuat pertimbangan yang cermat dalam membuat kebijakan terkait waktu belajar atau jam sekolah untuk memastikan kualitas belajar siswa.
Pengamat hubungan internasional Dinna Prapto Raharja menilai Konsensus Lima Poin yang disepakati oleh para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sudah tidak relevan untuk mengatasi krisis di Myanmar.
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur Dr Johanes Tuba Helan mengatakan usulan terkait masa jabatan kepala desa (kades) selama 9 tahun perlu didasari alasan yang kuat.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno mengharapkan, pencabutan PPKM oleh pemerintah dapat membantu dalam mengatasi Inflasi di daerah.
Pengamat sepak bola yang juga Founder Football Institute Budi Setiawan menyebut adanya sinyal dari FIFA yang mendukung Erick Thohir maju sebagai Ketua Umum PSSI.
Pengamat politik Ray Rangkuti berkeyakinan bahwa pengaruh politik uang semakin kecil pada Pemilu 2024, sebab tingkat kecerdasan dan kesejahteraan pemilih semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Pengamat Pendidikan dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr Hadawiah Hatita mengatakan, kualitas guru menjadi salah satu penentu kualitas pendidikan di Indonesia.
Pengamat politik Islam Yon Machmudi mengingatkan bahwa politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengamat Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR), Syamsul Arifin mengingatkan pemerintah untuk konsisten dalam mendorong transisi pandemi jadi endemi…
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Palangka Raya (UPR), Suprayitno mengatakan?berkurangnya kasus aktif Covid-19 membuat pemerintah melakukan pelonggaran terhadap penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat, salah satunya aturan pengguna masker.
Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini masih dalam proses transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi Covid-19.
Pengamat ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan kegiatan mudik yang kembali dijalankan setelah absen dilakukan masyarakat selama pandemi, dapat berdampak positif bagi kinerja perekonomian.
Direktur Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai kebijakan untuk melarang ekspor CPO dan produk turunannya belum bisa efektif untuk menstabilkan harga minyak goreng.
Pengamat infrastruktur dari The Housing and Urban Development (The HUD) Institute Yayat Supriatna menilai anggaran APBN merupakan tulang punggung utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk tahun 2024.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr?Slamet Rosyadi mengatakan seorang penjabat daerah dapat memiliki peran strategis dalam membangun iklim kondusif di wilayah kerjanya.
Kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan jika peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun, dinilai kurang tepat karena mempersulit pekerja.
Pengamat Sosial dan Kebijakan Publik di Kabupaten Kotawaringin Timur, M Gumarang menilai Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LHK) Nomor 1 Tahun 2022 tidak berlaku bagi hak guna usaha (HGU).
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi menilai strategi program vaksinasi COVID-19 selama tahun 2021 telah berjalan baik.
Pengamat otomotif dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu mengungkapkan bahwa pasar kendaraan listrik akan lebih bergairah pada 2022, sejalan dengan berbagai upaya edukasi yang dilancarkan pemerintah, produsen otomotif dan ketertarikan masyarakat pada teknologi baru.
