HIPMI Sebut UU Cipta Kerja Menguntungkan Pengusaha dan Pekerja
HIPMI menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan pengusaha
Tag
HIPMI menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja. Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan pengusaha
Area tambang yang diduga melakukan pelanggaran ini berada di wilayah beberapa Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, baik itu di areal darat maupun sungai
Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam berharap pemerintah bisa memfasilitasi advokasi publik tentang pro dan kontra aturan Undang-Undang Cipta Kerja atau?Omnibus?Law. Menurut dia, ketidakpahaman dan ketidakutuhan informasi yang diterima masyarakat telah memicu penolakan undang-undang sapu jagad itu.
Apindo juga mengimbau kepada seluruh pekerja di perusahaan yang menjadi anggota Apindo untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut
Masih muda tak berarti sulit memulai?bisnis, membangun kepercayaan dengan pelanggan, mengumpulkan uang dari investor, bahkan ketika membangun otoritas dengan karyawan. Kita sering mendengarkan cerita orang lain ketika memulai bisnis baru. Orang-orang akan memandang dari atas ke bawah, memutar mata, dan berjalan pergi, sering kali mengatakan sesuatu yang merendahkan usia mereka.
Asosiasi?Logistik?dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai pemerintah perlu menstimulasi investasi bagi pengusaha dalam negeri, khususnya dalam hal kemudahan perizinan.
Jangan sampai Kotim pada khususnya hanya menikmati dampak negatif yakni kerusakan dari pesatnya investasi
Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Murung Raya?(Mura) mengingatkan agar pengusaha jasa travel mentaati aturan terkait dengan penggunaan layanan jasa travel atau angkutan umum di masa Pandemi Covid-19.
IA-CEPA akan memberikan manfaat bagi eksportir Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif nol persen
TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) meminta pemerintah untuk mengendalikan produksi batu bara dalam negeri ini. Penyebabnya, permintaan luar dan dalam negeri sedang…
Pelaporan 34 pelaku usaha impor bawang putih oleh Kementerian Pertanian (Kementan) kepada Komisi IV DPR RI dan Satgas Pangan Polri disorot banyak pihak.
Perwakilan asosiasi menyampaikan akan mendukung protokol kesehatan dan keamanan sebelum membuka kembali usaha yang tutup saat pandemi Covid-19
Jadi tidak melarang perusahaan atau pengusaha mendatangkan pekerja dari luar daerah
Kepala Unit Pelaksanan Teknis Daerah Rumah Potong Hewan atau UPTD-RPH Palangka Raya milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, drh Ganjar Priyatno mengatakan, pada prinsipnya para pengusaha hewan ternak menyambut baik setiap langkah upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
?Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang digagas Pemprov DKI Jakarta dinilai mempermudah proses pemberian bantuan kepada masyarakat terkena dampal?Covid-19.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail menduga ada kepentingan pengusaha mineral dan batu bara menunggangi penyusunan?omnibus law?Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Merah mengatakan ada tujuh perusahaan raksasa minerba yang menguasai 60-70 persen produksi batu bara nasional.
Tidak ada satu negara pun yang siap dengan pandemi Covid-19. Negara adi daya pun goncang. Karenanya, adalah salah jika kita hanya menyandarkan semuanya kepada pemerintah.
Banyak pengusaha di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)?yang wajib pajak meminta kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda)?untuk menunda pembayaran pajak daerah. Ini terjadi karena terdampak Covid-19.?
Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani yakin,?nilai tukar rupiah?akan terus menguat hingga akhir tahun. Bahkan, dia memperkirakan rupiah akan kembalidi bawah Rp 15 ribu per dolar Amerika Serikat.
Bantuan yang diberikan kepada warga harus dikoordinasikan kepada camat atau kepala desa serta wajib melampirkan foto dokumentasi?kegiatan