Pengamat: Penundaan Pilkada Domainnya Pemerintah dan DPR
Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, MSi mengatakan, penundaan Pilkada 2024 merupakan domainnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Tag
#Penundaan Pilkada
DPR: Tidak Tepat Tunda Pilkada Karena Ketua KPU Positif COVID-19
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan karena Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19.
KPU Berharap Perppu Penundaan Pilkada Selesai Bulan Ini
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman berharap peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait penundaan pemilihan kepala daerai?sudah selesai di bulan ini. Perpu itu diperlukan sebagai payung hukum penundaao?pilkada?di tengah wabah Corona saat ini.
4 Usulan Perludem terkait Materi Perppu Penundaan Pilkada
?Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan empat usulan terkait materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) akibat wabah Corona.