Tag
Kalangan DPRD Kotim meminta agar serapan anggaran perangkat daerah untuk dievaluasi, terutama terkait target realisasi. Pasalnya, masih ada SOPD yang serapan anggarannya belum maksimal.
Bupati Seruyan, Yulhaidir memberikan instruksi kepada perangkat daerah, saat Rakordal Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah triwulan III tahun 2019, di aula Bappeda Seruyan, Rabu, 23 Oktober 2019.
Sekda Kalimantan Tengah (Kalteng), Fahrizal Fitri mengingatkan seluruh perangkat daerah provinsi, kabupaten, dan kota agar lebih proaktif melakukan monitoring serta evaluasi. Terutama terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian hibah serta bantuan sosial, agar tepat sasaran, administrasi,
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan, raperda pembentukan susunan perangkat daerah tetapkan perampingan pada susunan tersebut.
Memasuki triwulan keempat 2019, perangkat daerah pengelola keuangan harus mempertanggungjawabkan belanja langsung maupun tidak langsung. Hal itu untuk memperhatikan capaian target dan serapan anggaran yang sesuai.
Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Kabupaten Pulang Pisau harus jeli dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sebab, itu merupakan cerminan kemandirian suatu daerah.
Bupati Barito Selatan, Eddy Raya Samsuri mengingatkan kepada seluruh perangkat daerah dalam pengeluaran anggaran belanja harus sesuai ketentuan dan aturan.
Rapat evaluasi ini bisa mendukung dan mempercepat tercapainya visi misi daerah 2018 - 2023
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menggelar forum rencana strategis (renstra) perangkat daerah tahun 2019-2024, di aula BP3D, Senin, 16 September 2019.
Ketua sementara DPRD Kabupaten Gunung Mas, Gumer mengatakan komisi di DPRD Kabupaten Gunung Mas masa bakti 2019 - 2024 tetap berjumlah 3. Sama seperti masa bakti 2014 - 2019.
Ketua sementara DPRD Kabupaten Gunung Mas, Gumer, mengatakan komisi di DPRD masa bakti 2019-2024 tetap berjumlah tiga, sama seperti periode sebelumnya.
Raperda perubahan yang diajukan untuk dibahas bersama nantinya merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sukamara meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat menempatkan PNS sesuai kompetensinya.
Sampai pertengahan Juli 2019, tiga perangkat daerah dan satu instansi vertikal di Kabupaten Gunung Mas telah mendapat pendampingan dari Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Gunung Mas.
Kajari Gunung Mas, Koswara mengajak perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk memanfaatkan keberadaan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Pemerintah Kota Palangka Raya berencana merombak susunan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara diimbau melakukan refleksi terhadap kinerja program pembangunan yang telah dijalankan selama 2019.
Anggota Fraksi PAN DPRD Murung Raya Tafruji meminta pemkab setempat mengevaluasi peraturan daerah tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD.
Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat diwakili oleh Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Yan Hendri Ale berharap agar seluruh Perangkat Daerah dapat berperan aktif sesuai tugas dan fungsi yang ada demi suksesnya Program Inovasi Desa (PID).
Penataan organisasi perangkat daerah (OPD) diakui sebagai sesuatu yang sulit terwujud, jika begitu ada pimpinan baru langsung mengganti perangkat di bawahan.
