Tag
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto mengkritisi penerapan peraturan daerah (perda) yang selama ini belum optimal. "Dari sekian banyak produk hukum daerah,…
BORNEONEWS, Sampit - Calon Kepala Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Beny BU Jangking, tengah menunggu jadwal revisi Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pilkades.…
BORNEONEWS, Sampit - Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat penolakan. Salah satunya dari ketua panitia Pilkades Desa Sudan,…
BORNEONEWS, Sampit - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) akhirnya menyepakati revisi Perda Pilkades. Sebelumnya, Ketua DPRD menyebutkan persoalan pilkades tidak berujung…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Usulan dua rancangan peraturan daerah (raperda) akhirnya masuk persidangan. DRRD Kalteng melaksanakan rapat paripurna untuk membahas usulan raperda yang berasal dari…
BORNEONEWS, Kuala Kurun- Pada 2016 lalu, ada 10 peraturann daerah (perda) Kabupaten Gunung Mas yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mendahulukan pembahasan sejumlah peraturan daerah (Perda), baik APBD 2017 maupun RPJMD 2016-20. Karena itu, belum ada rencana…
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pada Rapat paripurna ke-15 masa sidang I Tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran…
BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Terdapat 10 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masuk daftar Perda yang pelaksanaannya dianulir atau dianggap menyalahi ketentuan peraturan…
BORNEONEWS, Kotim - Di antara 3.143 peraturan daerah yang yang dibatalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dikabarkan mendapat jatah dua Perda, yakni…
BORNEONEWS, Kasongan - Bupati Katingan, Ahmad Yantenglie menilai Kementerian Dalam Negeri memiliki kelemahan dalam menyikapi peraturan daerah (perda) bermasalah. Selama ini, Kementerian Dalam Negeri…
BORNEONEWS, Gunung Mas - D PRD Gunung Mas mengesahkan lima peraturan daerah (perda) yang diajukan pihak eksekutif dalam rapat paripurna kelima masa persidangan IV tahun 2016, di ruang rapat paripurna…
