Tag
Perkebunan kelapa sawit di lahan gambut tropis sudah selayaknya tidak selalu dimusuhi. Perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan prinsip-prinsip keberlanjutan terbukti dapat menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, bahkan lingkungan.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotawaringin Timur (Kotim) membantu pemulangan 11 pekerja asal Karawang yang masuk tanpa izin dan semula diduga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, baru-baru ini menetapkan kebijakan baru yang menaikkan alokasi lahan plasma untuk perkebunan sawit menjadi 30 persen dari total luas areal kebun sawit.
Sumbangsih Perkebunan sawit tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja karena sudah lebih dari 15 tahun sudah menjadi penyumbang devisa bagi negara dan sebagai pemenuhan akan pangan dan energi bagi Indonesia.
Direktur Utama PT Agro Investama Group, Petrus Tjandra menyampaikan paparan mengenai Arah Riset Indonesia Untuk Pengembangan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Sektor Hilir dalam Rapat Pembahasan Progress Kemajuan Penyusunan Revisi Roadmap Riset Sawit Indonesia Tahun 2016-2030 di Bogor pada 14 hingga 15 Agustus 2024.
Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Jayan Wahyudi mengatakan bahwa penyiapan Sumber Daya Manusia atau SDM menjadi penting dalam upaya meningkatkan kinerja perkebunan kelapa sawit di Kalteng.
Demi mendukung percepatan Program Sarana Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS gencarkan sosialisasi.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Bidang Ketenagakerjaan, Sumarjono Saragih mengatakan bahwa Gapki sudah menerbitkan buku Perlindungan Hak-hak Pekerja Perempuan Di Perkebunan Sawit.
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang pembentukan usaha perkebunan berkelanjutan. Yang terkandung didalamnya, menetapkan kebijakan yang memberi kemudahan pelayanan atau insentif investasi.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid meminta kepada pelaku usaha perkebunan sawit yang ada di wilayah Kalteng ini agar dapat mengikuti imbauan pemerintah pusat melaporkan secara mandiri kondisi lahan perkebunan disertai izin lokasi, izin usaha perkebunan, Hingga izin hak guna usaha (HGU).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau yang akrab dikenal Mentan SYL menyampaikan bahwa selama ini industri perkebunan sawit selalu menjadi modal dasar bagi bangsa Indonesia dalam memperkokoh ekonomi disaat pandemi.
Dalam kegiatan tersebut juga ditampilkan seni tradisional warisan leluhur di Ponorogo yaitu Reog Ponorogo.
Berdasarkan data yang dihimpun Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau (Pemkab Pulpis) perkembangan usaha perkebunan khususnya komoditi kelapa sawit di wilayah Pulang Pisau sampai 30 Juni 2021 mencapai 17.031,63 Hektar dengan rincinan perkebunan masyarakat sekitar 2.762,32 Hektar dan lebihnya milih perusahan besar swasta (PBS).
Dari hasil sidang yang dilakukan oleh mantir Basara Hai memutuskan dan mengabulkan gugatan Alpin dan kawan-kawan. Sehingga kedudukan Alpin Cs telah dikembalikan sebagai pemilik lahan perkebunan sawit yang berada di Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotim.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau?menggelar seminar dan lokakarya rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
?Tidak banyak yang mengetahui bahwa perusahaan kelapa sawit juga menyediakan area konservasi di setiap perkebunannya. Padahal, kawasan konservasi yang disediakan perusahaan perkebunan ini juga tidak bisa dikatakan sedikit.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M.Abadi meminta agar Dinas Pertanian bisa bekerja sama dengan Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pendataan kepemilikan? perkebunan kelapa sawit.
Sertifikasi ISPO dilakukan sejak 2011 dan sepanjang 10 tahun sudah melakukan tiga kali perbaikan peraturan dan perundang-undangan sertifikasi ISPO. Permentan No.19 Tahun 2011 yang digunakan dasar melakukan sertifikasi ISPO menerbitkan 127 sertifikat untuk perusahaan sepanjang 2011-2015
Karena menurut Abadi progam tersebut sudah bergulir pada 2006 silam, namun pada kenyataannya program tersebut justru dinikmati oleh pihak perusahaan
Ketua Fraksi PKB DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi menyebut salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Mentaya Hulu melakukan penanaman sawit di areal izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) perusahaan lain.
