Tag
Komisi C DPRD Palangka Raya mendorong pemerintah daerah meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini wajib dilakukan pemerintah karena masuk dalam urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya, Ruselita mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak wanita yang menjadi korban kekerasan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menegaskan tidak boleh ada satupun perempuan yang mengalami kekerasan.
DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Tindak kekerasan sering terjadi dan dilakukan oleh orang orang terdekat, sehingga sosialisasi tentang pentingnya ketahanan keluarga perlu dilakukan secara berkelanjutan
Wakil Bupati Katingan, Sunardi Litang ditunjuk perwakilan forum menjadi Ketua Satgas?Pencegahan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, Selasa,? 2 Maret 2021.
Anggota DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengharapkan program perlindungan perempuan dan anak di daerah ini trus ditingkatkan.
Kalangan DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap?kasus kekerasan terhadap?perempuan dan anak.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi menuai keprihatinan kalangan anggota DPRD Kalteng prihatin. Apalagi beberapa pekan terakhir, marak…
Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vennetia R Danes mengatakan kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga 9 Juni 2020, kurang lebih 5.970 pekerja perempuan mengalami pemutusan hubungan kerja dan 16.941 pekerja perempuan dirumahkan.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Murung Raya segera terbentuk. Ini?menjadi langkah?pemkab untuk trus menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Pemerintah Kabupaten dan Kota diminta segera membentuk unit pelaksana terpadu daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Timur Eskop membuka Rapat Koordinasi Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), Senin, 29 Juli 2019.
BORNEONEWS, Sampit - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar sosialisasi undang-undang…
