Tag
Presiden Joko Widodo mengatakan yang paling ditakuti dunia saat ini bukan lagi pandemi atau perang melainkan perubahan iklim yang menyebabkan frekuensi bencana alam dunia naik drastis.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan kajian ekosistem karbon biru yang telah disusun dengan mengintegrasikan ekosistem laut berperan penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia Mari Elka Pangestu menyatakan krisis perubahan iklim merupakan salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sulit dibenahi bahkan tidak akan hilang.
Indonesia mengajak semua negara untuk melakukan aksi lebih kuat dan berkolaborasi dalam melakukan berbagai langkah pengendalian perubahan iklim dengan melakukan peningkatan ambisi target iklim.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak perubahan iklim pada skala lokal telah menyebabkan beragam fenomena bencana hidrometeorologi.
Asisten Direktur Departemen Makropudensial Bank Indonesia Heru Rahadyan mengatakan kerugian Indonesia yang diakibatkan oleh perubahan iklim dapat mencapai 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2050.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berupaya melakukan pembangunan dengan berkaca pada wawasan lingkungan. Kalteng juga berupaya mengurangi gas rumah kaca.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengatakan Presidensi G20 Indonesia mendorong forum G20, kerja sama multilateral yang mencakup 19 negara utama dan Uni Eropa, untuk memprioritaskan adaptasi perubahan iklim.
Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, mengatakan perlunya peningkatan SDM untuk menghadapi tantangan perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan dampak perubahan iklim yang akan meningkatkan frekuensi, intensitas, dan durasi bencana geohidrometeorologi dapat mengancam ketahanan pangan Indonesia.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021 atau dikenal sebagai COP26 di Glasgow, Skotlandia, awal November lalu, mengumumkan komitmen negaranya untuk menangani perubahan iklim dunia.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan estimasi biaya akumulatif yang digunakan dalam rangka memitigasi perubahan iklim sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC) mencapai Rp3.779 triliun dari 2020 hingga 2030.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi dalam menangani perubahan iklim dunia.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan Indonesia mengedepankan aksi bersama yang melibatkan berbagai pihak mulai dari akademisi hingga masyarakat di tingkat tapak untuk mengendalikan perubahan iklim.
Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pandangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia sebagai aksi mengatasi perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerukan langkah pembiayaan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh semua negara termasuk Indonesia sebagai negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim.
Menko Luhut pun mengungkapkan keseriusan Pemerintah Indonesia terkait penanggulangan perubahan iklim yang disebutnya menjadi kepentingan nasional Indonesia
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M.?Jusuf Kalla meminta PMI bersiap menghadapi potensi bencana alam yang dipicu perubahan iklim meski di sisi lain tetap optimal membantu menangani pandemi COVID-19.
Pengamat Lingkungan, Hendrik Segah menilai, perlu peran semua pihak dalam mengatasi kondisi perubahan iklim seperti saat ini.
Ahli Bidang Kehutanan dan Lingkungan Universitas Palangka Raya, Hendrik Segah?menilai, perubahan iklim memiliki peran dalam musibah banjir yang melanda beberapa wilayah di Kalteng.
