Tag
Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Subandi meminta masyarakat untuk mengubah pola pikir mengenai Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Palangka Raya, Susi Idawati meminta masyarakat untuk memahami Peraturan Wali Kota atau Perwali Nomor 26 Tahun…
Wakil Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya, Susi Idawati mengatakan bahwa adanya Peraturan Wali Kota atau Perwali penegakan kesehatan di masa pandemi Covid-19 ialah untuk menjamin kepastian hukum penanganan COvid-19.
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto menyebut rekomendasi yang dikeluarkan Satgas Covid-19 terkait izin operasional tempat hiburan sudah tepat, tanpa perlu menunggu adanya Peraturan Wali Kota (Perwali).
Dia menjelaskan, aturan sanksi terkait itu sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Pelanggar protokol kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 28 tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Surabaya , Jawa Timur, dikenai sanksi mulai dari penyitaan kartu tanda penduduk hingga berjoget.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yakin kalau tim yang tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan melaksanakan PSBB sudah bekerja sesuai aturan dalam Perwali.
Sementara yang menjadi substansi rapat ialah mengenai pedoman pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagai dasar hukum pemberlakuan PSBB
