Tag
Peran PPPK adalah pilar penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Di tengah dinamika pemerintahan, Wali Kota meminta agar seluruh pegawai tetap fokus pada tanggung jawab utama mereka sebagai abdi negara yang profesional.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, saat rapat kerja dengan Menaker Yassierli, mengatakan perang di Timur Tengah tidak dapat dimungkiri akan mempengaruhi berbagai sektor di banyak negara, termasuk Indonesia.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah, menyelamatkan 1,7 juta pekerja sektor perindustrian dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat memfasilitasi mediasi perselisihan penyelesaian hak-hak pekerja diantaranya pesangon yang belum dibayar akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebanyak 74 orang oleh PT Karya Sejati.
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di PN Palangka Raya memutuskan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Koperasi CU. Betang Asi terhadap Dessy Nataliati, mantan Kepala Kasir.
Pemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia.
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten memastikan ratusan pekerja/karyawan PT Horn Ming Indonesia selaku produsen sepatu merek ternama Puma yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapat pemenuhan hak kompensasi sesuai ketentuan.
Anggota DPRD Gunung Mas Rayaniatie Djangkan memberikan tanggapan dari kasus belasan karyawan perusahaan besar swasta (PBS) yang kena PHK karena dituduh mencuri.
Belasan karyawan di salah satu Perusahaan Besar Swasta (PBS) sektor pertambangan yang beroperasi di Desa Tumbang Lampahung, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)/?
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menanggapi adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) atau lay off?yang belakangan dialami perusahaan rintisan (start up) di Indonesia.
Bahlil mengungkapkan ada izin usaha di Jawa Tengah yang keluar di saat pabrik di Jawa Barat ditutup. Artinya, meski ada kemungkinan terjadi PHK di Jawa Barat, tetapi terjadi penciptaan lapangan kerja baru di Jawa Tengah.
Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery khawatir imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berpotensi memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Produsen mobil Prancis Renault mengatakan pada Kamis (16/9/2021) akan memangkas hingga 2.000 pekerjaan teknik dan pendukungnya di Prancis ketika perusahaan beralih ke mobil listrik dan perekrutan di berbagai posisi.
Penerapan Peraturan Perusahaan khusus yaknj? Golden Rules Protokol Kesehatan Covid-19 oleh PT. Indo Muro Kencana (IMK) telah mengakibatkan? adanya? Pemutusan Hubungan Kerja? (PHK)? terhadap 5 karyawan. Terkait ini PT. IMK mengklaim sudah memberikan haknya sesuai peraturan yang berlaku.??
Gubernur Ganjar Pranowo meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia tidak perlu khawatir munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2021 sebesar 3,27 persen.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) atau tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan dapat memicu terjadinya gelombang PHK secara besar-besaran.
BORNEONEWS, Pulang Pisau - Dinas Tenaga Kerja dan Transmingrasi (Disnakertrans) Pulang Pisau belum menerima laporan adanya karyawan di PHK selama pandemi covid-19. Meskipun dampak dari pandemi…
Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Nabiyla, ketentuan-ketentuan dalam omnibus law itu cenderung merugikan pekerja atau menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat abu-abu.
Jariano Janjak, 45 tahun, warga RT 04 Desa Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur sempat bingung mencari tambahan penghasilan usai mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan tambang batubara hampir setahun yang lalu.
Pemohon mengajukan permohonan uji materi Pasal 18 ayat 1 UU BPJS yang berbunyi, "Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS"
