Tag
Lima kepala daerah di kabupaten di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2018 resmi diganti oleh seorang pejabat sementara (Pjs). Berikut nama-nama Pjs bupati tersebut.
Saat tiga calon lain datang lengkap dengan istri tercinta, calon wakil bupati yang diusung PDIP, Ompie Herbi, hanya sendirian.
Panwaslu sebagai lembaga pengawas pemilu akan melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab yang diemban.
-Panita Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Kapuas bersama tokoh agama, masyarakat dan organisasi masyarakat mendeklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kapuas 2018. Deklarasi digelar di depan kantor Bappeda Jalan Tambun Bungai, Rabu (14/2/
Mengimbau seluruh pasangan calon kepala daerah untuk tidak coba-coba bermain politik uang termasuk menyebar isu sara.
Siapapun nanti pemenangnya, pasangan calon kepala daerah yang kalah diminta untuk tetap legowo.
Polda Kalteng dengan resmi menggelar kegiatan penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai yang diikuti hampir seluruh pasangan calon (paslon) yang telah ditetapkan KPU untuk mengikuti Pilkada Serentak 2018, Rabu (14/2/2018).
Kepala Puskesmas Bahaur Hilir berinisial KT memohon kesempatan klarifikasi kepada sejumlah awak media terkait tertangkap keberadaannya saat berada di posko tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pulang Pisau.
Deklarasi tolak/lawan politik uang dan politasasi SARA yang digelar Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pulang Pisau,
Tahun ini ada 10 kabupaten dan satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang bakal melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak.
Ketua KPU Mat Saleh mengatakan, apabila calon yang berstatus anggota DPRD maupun PNS tidak bisa menunjukkan SK pemberhentian pada batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan gugur.
Dalam rangka deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dalam pilkada 2018, Panwaslih Katingan bagikan pamflet setop politik uang dan politisasi SARA itu di Bundaran Kasongan, Rabu (14/2/2018).
Tahun 2018 ini merupakan tahun politik, karena tahun ini akan dilaksanakan Pilkada. Sukses tidaknya Pilkada tidak terlepas dari tingginya angka partisipasi pemilih.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukamara Irwansyah menyatakan pihaknya bertanggungjawab dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang berintegritas.
Pesan ini disampaikan gubernur saat memimpin apel akbar dan deklarasi Pilkada damai di Bundaran Besar, Palangka Raya
Komisioner Panwaslu Kabupaten Gumas Agus P Cahyo menyampaikan, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA dilaksanakan secara serentak sesuai arahan Bawaslu. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menerima politik uang.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Sukamara Irwansyah mengatakan, proses demokrasi yang dinamis, di mana tantangan tersebut diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas Pilkada 2018 di Sukamara.
Deklarasi ini dihadiri komisioner KPU, kejaksaan, Kesbangpolinmas, Satpol PP, organisasi kemasyarakat, tokoh masyarakat, dan pemilih pemula
Dua calon wakil bupati Sukamara 2018 berasal dari anggota DPRD, Damanhuri dan Muhammad Yamin, belum mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan. Mereka bisa terancam didiskualifikasi.
Masyarakat Kalimantan Tengah harus cermat memilih visi misi dan rejam jejak pasangan calon yang maju dalam Pilkada serentak
