Tag
Wakil Ketua II DPRD Kobar, Bambang Suherman?menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus hadir untuk memfasilitasi dan segera membantu menyelesaikan tuntutan hak warga?Desa Babual Baboti, Kecamatan Kotawaringin Lama?terhadap PT Usaha Agro Indonesia.
Kemitraan inti plasma menjadi semacam simbiosis mutualisme, bersifat pareto improvement, yakni memberi manfaat bagi semua, baik petani atau perkebunan rakyat, perusahaan perkebunan swasta dan negara
Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L Hamzah mengatakan, beberapa waktu lalu,?melakukan kunjungan langsung ke Desa Kinipan. Dia tidak sendiri karena didampingi Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Alue Dohong yang juga merupakan Putra Kalteng.
Para anggota Koperasi Plasma Isa Pakat (KPIP) mengharapkan pembagian hak plaswa sawit dari PT Borneo Ketapang Indah (BKI).?
BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun menagih janji pemerintah. Baik itu pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk merealisasikan janji plasma 20 persen…
Saat itu ketua koperasi tersebut melakukan pemindah bukuan uang koperasi dari rekening koperasi tanpa ATM itu dengan memalsukan tanda tangan bendahara koperasi
Kehadiran perwakilan warga ini diterima anggota Komisi I DPRD Kotim, Rimbun bersama dengan Anggota Komisi II DPRD Kotim, M Abadi
Jika ingin mendapatkan simpati publik maka bakal calon atau calon nantinya harus berani menyatakan sikap untuk pro kepada kepentingan masyarakat terutama menghadapi korporasi di Kotim
Komisi II DPRD Kotawaringin Timur menerima langsung pengaduan dari warga masyarakat. Salah satunya adalah mengenai plasma.?
Anggota DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mengaku menerima keluhan atas kewajiban perusahaan perkebunan yang tidak direalisasikan kepada warga sekitar.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun mengapresiasi? sikap Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran yang tanggap dengan persoalan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringinm Timur, M Abadi menegaskan agar semua pihak termasuk Pemkab Kotim maupun perusahaan jangan salah menafsir isi dari Permentan Nomor 26 Tahun 2007 yang mengatur soal plasma.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mendukung agar pemerintah kabupaten segera menertibkan dan mengevaluasi pelaksanaan program kewajiban berupa plasma dan program CSR dari perusahaan perkebunan yang ada/
Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyah angkat bicara mengenai pelaksanaan program kewajiban di setiap usaha perkebunan di Kotim terutama soal Corporate Social Responsibility (CSR) dan plasma.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun mendesak pemkab untuk menertibkan kebun sawit perusahaan yang tidak memiliki plasma.
Selama ini komitmen merealisasikan dari perusahaan di Kotawaringin Timur masih sedikit jika dibandingkan dengan yang merealisasikannya
Surat yang dilayangkan itu berisi tentang keluhan sekaligus permintaan agar persoalan tunggakan SHP segera diselesaikan dan dibayarkan secepatnya
Warga Desa Patai tetap menolak jika plasma yang ditawarkan di luar HGU T BSP
Plasma dari PT BSP yang ditawarkan kepada warga Desa Patai karena lokasinya di luar HGU
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo menyayangkan adanya perusahaan yang mengabaikan kewajibannya itu. Padahal, ketentuan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007. Kecuali yang izinnya di bawah 2007.
