Hakim kembali Tolak Praperadilan Jamaludin
Hakim menolak praperadilan mantan Kepala Badan Pertanaham Nasional tersebut karena pihak pemohon dinilai tidak bisa membuktikan dalil dalam praperadilannya.
Tag
#Praperadilan
Hari Ini Vonis Praperadilan Kasus Jamaludin
Sebelum sidang vonis, baik kuasa hukum Jamaludin maupun jaksa sama-sama mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil mereka masing-masing.
Hakim Tolak Gugatan Praperadilan ASN Dinas Kesehatan Barito Timur
Hakim tunggal Roland P Samosir pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang menolak gugatan praperadilan yang dilayangkan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kesehatan Barito Timur (Bartim).
Dalil Prematur dan Tindakan Sewenang-wenang Dinilai Jaksa Keliru
Dalil bahwa penetapan pemohon Jamaludin mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai tersangka pramatur dan merupakan tindakan kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dinilai jaksa merupakan hal yang keliru.
Jaksa Bantah tak Cukup Bukti atas Penetapan Tersangka Jamaludin
Dalam kesimpulannya tim dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, membantah tidak cukup bukti dalam penetapan tersangka mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim, Jamaludin.
3 Saksi Dicerca Soal Kesalahan Jamaludin
Tiga saksi yang dihadirkan tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur (Kotim) dalam praperadilan Jamaludin dicerca pertanyaan oleh kuasa hukum pemohon Hendry S Dalim dan Kartika Candra Sari soal kesalahan mantan kepala BPN Kotim ini hingga ia dijadikan sebagai tersangka.
Sidang Gugatan Praperadilan Dua ASN Dinas Kesehatan Barito Timur Masuki Tahap Kesimpulan
Dalam sidang gugutan praperadilan yang berlangsung di Pengadilan Tamiang Layang, Senin (4/6/2018), kuasa hukum dua ASN, serta Polres Barito Timur, memberikan kesimpulan kepada hakim tunggal Roland P Samosir.
Sidang Praperadilan Kasus ASN Dinas Kesehatan Barito Timur Menguak Banyak Fakta
Sidang praperadilan hari kedua yang dipimpin hakim Roland P Samosir, mengusung agenda pembuktian surat-surat, sekaligus menghadirkan saksi dari pihak pemohon dan termohon.
Kasus Mantan Kepala BPN Kotim yang Ditangani Jaksa Bukan Tekait Kepemilikan Hak
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) dalam dupliknya atas gugatan praperadilan Jamaludin, mantan Kepala BNP Kotim, dalam kasus Tanah Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim bukan terkait kepemilikan hak atas tanah itu.
Duplik Jaksa Sentil Jamaludin Sebelum Ditahan Sempat Liburan ke Korea
Bahkan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim yang sempat liburan ke Korea disentil oleh jaksa. Sehingga saat dipanggil pertama sebagai saksi ia memilih mangkir.
Sidang Praperadilan OTT ASN Dinkes Bartim Hadirkan Tiga Saksi
Dalam sidang ini juga dihadiri 11 kepala puskesmas seluruh Kabupaten Barito Timur
Kuasa Hukum Jamaludin Minta Hakim Nyatakan Penetapan Tersangka Kliennya Tidak Sah
Tersangka tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik
Dalam Praperadilan Mantan Kepala BPN Kotim kembali Singgung Media Massa
Dalam prapreradilan kali kedua yang diajukan Jamaludin mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur kembali menyinggung masalah media massa.
Humas PN Tamiang Layang: Penyitaan Tidak Dilengkapi Surat Penyitaan
PN setempat belum menerima permintaan ataupun mengeluarkan surat permintaan penyitaan terhadap kasus OTT di Dinkes Bartim.
Kuasa Hukum Polres Bartim Tolak Praperadilan
Penolakan dilakukan dengan alasan pro justitia untuk/demi hukum dan masih dalam proses penyelidikan oleh tim penyidik Polres Bartim.
Ini Jawaban Kejaksaan terhadap Gugatan Kedua Praperadilan Mantan Kepala BPN Kotim
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) menjawab gugatan mantan Kepala BPN Kotawaringin Timur, Jamaludin dalam praperadilannya itu mulai dari soal penetapan tersangka hingga alat bukti.
Mantan Kepala BPN Kotim Tuntut Ganti Rugi Kejaksaan Rp400 Juta
Jamaludin, mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur melalui kuasa hukumnya Hendry S Dalim dan Kartika Candrasari dalam praperadilannya juga menuntut ganti rugi Kejaksaan Negeri Kotim selaku termohon senilai Rp400 juta.
Kuasa Hukum ASN Dinkes Bartim Merasa Tindak Nyaman dan Tidak Ada Kepastian Hukum
Dua ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Timur wajib lapor ke polisi dua kali sepekan
Hakim Berharap Pemohon Hadir Dalam Sidang Praperadilan
Hakim yang memimpin sidang praperadilan meminta kepada pemohon dan terhonon wajib hadir dalam sidang
Praperadilan: Polres Barito Timur Dinilai Lakukan Penyalahan Hukum
Polres Barito Timur dinilai melanggar UU dalam kasus penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang milik ASN Dinas Kesehatan Barito Timur