Tag
Dalam FGD Publikasi Media di Aula Bapeddalitbang yang diikuti perwakilan setiap instansi di lingkup Pemprov Kalteng, Selasa, 21 Mei 2019, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi membeberkan indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada 2019.
Jumlah kepala keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan. Data tersebut terangkum sejak 2016 hingga 2019.
Jika ditemukan anak tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas, maka dana yang akan diberikan akan dipotong pemerintah. Demikian pula jika penerima PKH tidak memeriksakan diri ke puskesmas
Program pemerintah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Utara ada beberapa jenis.
Melalui DBT ini masyarakat miskin menjadi calon penerima PKH
Bupati Barito Utarc H Nadalsyah mengatakan, program pemerintah dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Barito Utara ada beberapa jenis.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Budhy menyampaikan, pada 2019 ini ada 1.063 keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat bantuan dari pemerintah pusat yakni Program Keluarga Harapan (PKH).
PKH Kabupaten Barsel untuk tahap pertama telah disalurkan ke enam kecamatan.
Purwati dan suaminya menguliahkan anaknya dengan uang sendiri melalui hasil kerja sehari-hari, meski suami kerja serabutan. Sedangkan 3 anak lainnya masih sekolah, dan 1 orang laki-laki masih balita.
Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan 2018 diharapkan dapat memanfaatkan bantuan secara tepat guna.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyalurkan dana bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan 2018 kepada Keluarga Penerima Manfaat Penyaluran dana PKH terbagi dalam empat tahapan, tiga tahapan sudah selesai, tertinggal satu tahapan pada bulan ini yakni tahap keempat.
Tercatat ada sebanyak 804 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk PKH di Kabupaten Lamandau.
Masalah pendataan warga yang berhak untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi keprihatinan Dinas Sosial (Dinsos) Kalteng. Pendataan itu wewenang pemerintah kabupaten/kota.
Di setiap daerah ada puluhan pendamping PKH yang memang ditugaskan untuk mendata dan verifikasi.
Realisasi program keluarga harapan di Provinsi Kalimantan Tengah masih jauh dari harapan.
Banyaknya warga miskin di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang belum masuk dalam data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menurut catatan Dinas Sosial Kalteng, bukan karena batasan kuota dari pemerintah pusat.
Jumlah data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tiap tahun selalu bertambah namun bukan berarti jumlah kemiskinan juga bertambah.
Jumlah penerima bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran bertambah.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) alokasi tahap I gabungan antara KPM reguler dan KPM validasi sebanyak 1.829 KPM dengan jumlah nominal Rp914.500.
Penerima KPM sebenarnya menerima bantuan sebesar Rp 1.850.000, namun itu diserahkan dalam empat tahap. Untuk tahap 1 - 3 sebesar Rp 500 ribu, dan tahap keempat sebesar Rp 350 ribu.
