Dinas PUPR Kota Palangka Raya Intensifkan Tinjauan Proyek Pembangunan
Dalam upaya memantau perkembangan proyek pembangunan yang tengah dilaksanakan di Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan peninjauan.
Tag
Dalam upaya memantau perkembangan proyek pembangunan yang tengah dilaksanakan di Palangka Raya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan peninjauan.
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor?geram dengan sejumlah kontraktor dari luar daerah, karena tidak menyelesaikan proyek pembangunan Puskemas Kota Besi.?
Dinas PUPR Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada bidang Bina Marga (BM), menyebut ada 6 paket kegiatan atau proyek yang sudah berkontrak.?
Anggota DPRD Kalteng, Bryan Iskandar meminta? agar pembangunan proyek infrastruktur dimaksimalkan.
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun menyayangkan sejumlah proyek pemerintah kabupaten yang terancam mangkrak/? Pasalnya menjelang akhir jabatan pemerintahan saat ini-?DPRD melihat ada sejumlah proyek yang belum tuntas.
Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed Bin Zayed menyatakan ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Indonesia melalui konsep sovereign wealth fund (SWF) atau dana abadi.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kapuas Rahmad Jainudin, mengharapkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran 2019 bisa rampung seluruhnya.
Keterbataan peralatan menjadi salah satu kendala untuk mempercepat realiasi proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukamara.
Realisasi pelaksanaan proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga November 2019 baru mencapai 62 persen.
Ada sejumlah proyek pemkab yang sudah tuntas namun minim pemanfaatanya seperti pasar eks Mentaya, Sport Center, PPLP di Sudirman dan yang baru dimanfaatkan setelah beberapa tahun terbengkalai seperti Puja Sera di Kawasan PPM Sampit, dan Pasar Mentaya di Jalan Ahmad Yani.
Jangan sampai ada fee proyek. Budaya korup memang harus dihentikan jika memang ingin kualitas proyek sesuai spesifikasi
Pendampingan dari TP4D Kejaksaan Negeri Gunung Mas sebagai langkah preventif dan persuasif agar tidak tersangkut masalah hukum.
Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara memaparkan proyek pembangunan pada tahun anggaran 2019 kepada Tim Pengawal Pengamanan dan Pembangunan Daerah di Kejaksaan Negeri Muara Teweh, Senin (28/1/2019).
Kepala Kejaksaan Negeri Muara Teweh Basrulnas menyampaikan terima kasih kepada Dinas PUPR Barito Utara yang untuk keempat kalinya mempercayakan pendampingan dan pengawalan proyek pembangunan kepada Tim Pengawal, Pengamanan dan Pembangunan Daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan Jarliansyah, mengingatkan kontraktor dan pemerintah jangan ada penyimpangan dalam pengerjaan proyek pada tahun anggaran 2019.
Tiga paket yang baru ditandangani tersebut merupakan bentuk mengawali kerja peroyek di daerah ini dan akan ada penandatanganan paket lainnya yang dimulai sejak esok Jumat (18/1/2019).
Pelaksanaan lebih awal lebih baik agar kualitas proyek itu bisa maksimal.
Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Pendeta Rayaniatie mengingatkan perangkat daerah yang memiliki program proyek fisik maupun pengadaan agar cepat mengajukan pelelangan ke unit pelayanan pelelangan (ULP).
Sejumlah bangunan milik pemerintah di dalam Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang belum berfungsi jadi sorotan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim, Rimbun.
Awalnya memang proyek ini dikerjakan oleh Dispora Kalteng dan Komisi C DPRD Kalteng, tapi kita sepakat untuk menyerahkan ke Dinas PUPR Kalteng karena anggaran untuk biaya pembangunannya masih cukup besar.