Anggota DPR: Pak Jokowi Segera Terapkan PSBB, Kondisi Sudah Darurat
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.
Tag
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris meminta Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.
Meski begitu tidak ada pembatasan pada arus keluar masuk wilayah setempat. Hanya saja Satgas akan melakukan kontrol secara acak pada jasa transportasi hingga melalukan rapid test
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, sejauh ini rencana untuk menerapkan kembali PSBB belum ada meskipun penambahan pasien positif Covid-19 cukup tinggi.
Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Maria Ulfah Anshor mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) selama pandemi COVID-19 berdampak pada perempuan di Indonesia.
Pemerintah Provinsi?DKI Jakarta menutup 72 unit usaha kategori pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) karena melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Puluhan pimpinan kelompok buruh telah menyepakati untuk melakukan aksi mogok nasional sebagai bentuk penolakan Omnibus Law
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kembali mengingatkan warga agar selalu patuh terhadap protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran dan penularan Covid-19.
Satuan Tugas (Satgas) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jakarta menutup 23 restoran atau rumah makan karena melanggar protokol kesehatan dengan memperbolehkan pelanggannya makan di tempat (dine-in).
Kementerian Perhubungan memastikan pengendalian transportasi yang diberlakukan tetap sesuai dengan Permenhub 41 Tahun 2020 beserta aturan turunannya sehubungan dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai Senin (14/9).
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan antisipasi terkait dengan rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid kedua di Provinsi DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku selama dua pekan mulai Senin (14/9) menyusul peningkatan kasus COVID-19 dalam 12 hari terakhir yang mengkhawatirkan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Thohir mengatakan pemerintah akan proaktif menyambut perkembangan terkini terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang berlaku mulai 14 September 2020.
Anies berujar bakal menjelaskan secara rinci kebijakan PSBB yang mulai diterapkan kembali pada Senin besok
Mereka menganggap keputusan Anies Baswedan dapat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia
PSBB juga bukan dia yang memutuskan, namun masyarakat sendiri yang memutuskan
Legislator itu menyayangkan penertiban aturan bermasker itu tidak dibarengi dengan upaya membagi-bagikan masker kepada masyarakat di pusat keramaian.
Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat mengkaji opsi pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) setelah ditemukannya 117 pegawai di lingkungan pemerintahan yang terinfeksi COVID-19.
Tim Gugus Covid-19 DKI Jakarta kembali melaporkan jumlah penambahan kasus?positif Covid-19?hari ini kembali mencatatkan rekor baru yaitu 721 kasus.
Pengawasan dan penegakan aturan oleh Satpol PP tersebut demi memastikan protokol kesehatan selama PSBB transisi ini berjalan
Sektor usaha yang menurutnya perlu mendapat bantuan antara lain pengolahan makanan dan minuman, pariwisata, dan transportasi