Harmonisasi Regulasi Perlu untuk Atasi Tantangan Percepatan PSR
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama.
Tag
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurachman mengatakan bahwa realisasi subsidi program peremajaan sawit rakyat atau PRS selama lima tahun belakangan ini sangat rendah.
Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu pekebun rakyat yang lebih berkelanjutan dan berkualitas. Program itu juga mengurangi resiko pembukaan lahan ilegal (penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan).
Bupati Barito Utara H Nadalsyah foto bersama usai melaksanakan tanam perdana kelapa sawit di lahan KPKS Jaya Lestari program PSR di Desa Tawan Jaya Kecamatan Teweh Selatan.
Sejak 2017 lalu, pemerintah pusat telah menjalankan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk semua daerah termasuk Kalteng.
Kalangan Anggota DPRD Kalteng mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten, kota agar menyosialisasikan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara masif kepada masyarakat.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program dari pemerintah pusat yang sejak beberapa tahun lalu sudah berjalan.
Program Sawit Rakyat (PSR) sejatinya sudah berjalan sejak tiga tahun terakhir ini. Namun, kebanyakan pengusaha kelapa sawit atau masyarakat yang memiliki kebun kelapa sawit tidak mengetahui maupun terlibat dalam program tersebut.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Dinas Pertanian Kabupaten Barito Utara terus melaksanakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di wilayah Bumi Iya Mulik Bengkang Turan . Kepala Dinas Pertanian Barito…