Jadi Ibu Kota Negara, SDM Kalimantan Tengah Perlu Dikembangkan
Penguatan strategi pengembangan SDM bisa dengan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan cara berfikir masyarakat lokal
Tag
Penguatan strategi pengembangan SDM bisa dengan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan cara berfikir masyarakat lokal
Dalam pendekatan ini masyarakat diminta untuk bersama terlibat aktif dalam pembangunan ibukota negara yang baru di wilayah Kalteng
Salah satunya berkaitan dengan budaya berladang dengan cara berpindah-pindah. Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini yakin petani akan berladang menetap
Keyakinan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalteng sangat besar. Bahkan, gubernur menyebut 99,9 % ibu kota negara akan pindah di Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila/
Pembangunan ibu kota negara di wilayah segitiga emas meliputi wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah (Kalteng) diperlukan sebuah perencanaan yang matang.
Akademisi Kalimantan Tengah, Profesor Kumpiady Widen meminta secepatnya keputusan pemindahan Ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalteng dikeluarkan.
Salah satu isu penting yang disampaikan Profesor Sulmin Gumiri, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Palangka Raya dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Tengah ialah mengenai kekhawatiran akan terganggunya kebahagiaan masyarakat suku Dayak.
Deputi II Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Alue Dohong mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur jalan raya di wilayah ibu kota negara yang baru diperlukan suatu pertimbangan khusus.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pengembangan ibu kota negara nantj akan tuntas pada tahun 2045.
Dalam pemindahan ibu kota negara yang digadang akan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng* diperlukan adanya sistem zonasi dalam tata ruang pembangunan ibu kota tersebut.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan ibu kota negara Republik Indonesia akan berpindah ke pulau Kalimantan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam pemaparannya memperkirakan ibu kota negara baru memerlukan sekitar 40 ribu hektare/
Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Palangka Raya Profesor Sulmin Gumiri mengatakan bahwa isu pemerintahan ibu kota Republik Indonesia ke Kalteng sudah sejak lama terdengar.
Profesor Kumpiady Widen, Dekan FISIP Universitas Palangka Raya mengatakan bahwa budaya ladang berpindah yang selama ini dianut masyarakat suku Dayak bisa diubah jika Kalteng terpilih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenat menekankan pemindahan ibu kota negara memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan wilayah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam pemaparannya memberikan salah satu skema pemindahan ASN ke Kalimantan sebagai ibu kota negara.
Deputi II Kontruksi, Operasi, dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut (BRG) RI, Alue Dohong mengatakan, saat ini banyak narasi negatif akan pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah (Kalteng).
Akademisi Universitas Palangka Raya, Profesor Kumpiady Widen meyakini bahwa Kalteng cocok menjadi Ibu kota Negara Indonesia yang baru.
Dekan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya Profesor Kumpiady Widen, mengatakan bahwa kondisi sosiologi politik masyarakat Kalimantan Tengah saat ini sudah sangat siap, mumpuni, dan kondusif untuk dijadikan lokasi ibu kota pemerintahan Republik Indonesia yang baru.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengklaim pemindahan ibu kota negara nantinya akan mendorong perdagangan antarwilayah di Indonesia.