Tag
Dengan kebijakan penetapan kontribusi atau tarif masuk perorangan yang sudah berjalan sebelum perda disahkan, bisa dilaksanakan perangkat desa dan karang taruna wilayah setempat/ Dan hasilnya dikelola pemerintah desa terkait.
Pertama, penambahan ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD ke dalam konsiderans.
Fraksi Indonesia Raya DPRD Sukamara menyatakan mendukung dan menyetujui empat raperda yang diajukan pemkab.
Samat mengharapkan, empat raperda tersebut nantinya menjadi sebuah langkah baik dalam mewujudkan langkah Sukamara Setara, yang menjadi visi misi pemkab.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan beberapa catatan, seperti pada raperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha.
Adapun raperda itu, yakni Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023
Fraksi PKC DPRD Kabupaten Sukamara memberi sejumlai catatan mengenai Raperda tentang Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha yang disampaikan pemerintah daerah.
Fraksi NasDem DPRD Sukamara mengapresiasi Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi yang mengikuti pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama legislatif hingga selesai.
Empat Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Pemkab Sukamara menyampaikan sebanyak 4 Raperda, yakni Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.
Semua tahapan pembahasan raperda sudah dilalui, sampai sekarang tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Kalteng.
Semua tahapan penyusunan raperda berjalan tanpa ada kendala berarti.
Raperda Kepemudaan ini memang tidak secara gamblang menyebutkan dan mengatur soal keolahragaan. Tetapi dalam rangka membina pemuda, tentu ada program-program kegiatan yang dilakukan, termasuk di dalamnya program tentang olahraga.
Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara dengan prinsif persamaan kedudukan didalam hukum
Keuntungan yang diperoleh bila layanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
Bupati Sukamara, Windu Sibagio mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Umum bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyesuaian tarif.
Yakni Raperda tentang Retribusi Umum, Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023.
SOPD yang berwenang juga diminta untuk menyempurnakan dan melengkapi dokumen data yang diperlukan. Agar segera dapat diserahkan untuk dievaluasi Gubernur Kalteng.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palangka Raya, Sugianor meminta waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah (raperda) perlu ditingkatkan.
BORNEONEWS, Tamiang Layang– DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampian penjelasan kepala daerah atas pengajuan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai…
