Wakil Wali Kota Sebut Empat Raperda yang Diusulkan ke DPRD Mendesak
Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah menyebut empat rancangan peraturan daerah yang diusulkan DPRD masuk kategori mendesak.
Tag
#Rancangan Peraturan Daerah
4 Raperda Inisiatif Pemko Dibahas Komisi dan Bapemperda
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya Ida Ayu Nia Anggraini mengatakan, berdasar pada hasil rapat intern DPRD maka telah disepakati bahwa pembahasan akan diserahkan kepada komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Fraksi Hanura Pertanyakan Implementasi Raperda Inovasi Daerah
Juru bicara fraksi Hanurb DPRD Kota Palangka Raya, M Yusran dalam pandangan umum fraksinya mempertanyakan implementasi terhadap raperda inovasi daerah bagi kepentingan pemerintahan di Kota Palangka Raya.
Fraksi Gerindra Minta Pemko Intensifkan Sosialiasi Raperda
Juru Bicara fraksi Gerindra DPRD Kota Palangka Raya Alfian Batnakanti meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengintensifkan sosialisasi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) kepada masyarakat.
Raperda Pengelolaan Drainase Dinilai Sangat Tepat untuk Palangka Raya
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Palangka Raya Hj Mukarramah dalam rapat paripurna Jumat (1/3/2019) menyebut, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan drainase yang diajukan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sangat tepat untuk diterapkan di Kota Cantik.
Fraksi PDIP DPRD Palangka Raya Berupaya Pembahasan Raperda Rampung Sesuai Jadwal
Juru Bicara Fraksi PDIP DPRD Kota Palangka Raya Hj Mukarramah mengatakan, pihaknya berupaya agar pembahasan raperda bisa rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD.
Fraksi DPRD Palangka Raya Sampaikan Pemandangan Umum terhadap 4 Raperda
Fraksi-fraksi partai pendukung DPRD Kota Palangka Raya menyampaikan pemandangan umum terhadap empat rencana peraturan daerah (Raperda) yang merupakan inisiatif pemerintah kota pada rapat paripurna masa sidang ke-8 tahun sidang I tahun sidang 2019, Jumat (1/3/2019).
Empat Raperda Diajukan Pemko akan Segera Dibahas DPRD Palangka Raya
Tapi kita belum lihat bagaimana mekanismenya apakah ini akan dibahas oleh panitia khusus (Pansus) atau oleh tim Bapemperda sendiri
Wakil Wali Kota Pesan Pembahasan Empat Raperda Harus Dikoordinasikan dengan Baik
Dalam pelaksanaan pembahasan nantinya agar benar-benar terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik serta profesional
Pembahasan Empat Raperda Harus Sesuai Jadwal DPRD Palangka Raya
Hal ini harus dilakukan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan serta keinginan masyarakat Palangka Raya
Wakil Wali Kota Harapkan Empat Raperda Dibahas Sesuai Mekanisme yang Berlaku
Kami berharap agar empat Raperda Kota Palangka Raya ini dapat segera dibahas sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku
Raperda Pengelolaan Taman Dijadikan melalui Rapat Paripurna
Raperda Pengelolaan Pertamanan ini yaitu dalam rangka mewujudkan tercapainya pengelola pertamanan kota yang efektif dan efisian
Pemko Palangka Raya Ajukan Raperda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Raperda ini untuk mengakomodasi pemungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Raperda Sistem Drainase Perkotaan Diajukan dalam Rapat Paripurna
Raperda tentang pengelolaan sistem drainase perkotaan di Kota Palangka Raya ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan perbaikan terhadap sistem tata kelola drainase di Kota Palangka Raya
Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah Palangka Raya Dinilai Belum Efektif
Pengembangan dan penerapan inovasi daerah yang saat ini dinilai masih belum efektif dan efisien serta belum sesuai dengan tuntutan masyarakat
Pemko Palangka Raya Ajukan Raperda Inovasi Daerah
Raperda tentang inovasi daerah ini sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan dan mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik
Pemko Palangka Raya Ajukan Empat Raperda untuk Dibahas DPRD
Empat Raperda yang akan disampaikan untuk dibahas pada masa sidang ini menurut skala prioritas dan telah siap untuk dibahas DPRD
Tiga Raperda akan Diajukan Ke Gubernur Untuk Dievaluasi
Sesuai dengan pasal 245 ayat 3 UU Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, tiga raperda yakni tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan RPJMD 2018 - 2023 harus disampaikan ke gubernur untuk dievaluasi.
Pemkab Sukamara Apresiasi Pembahasan Raperda Tepat Waktu
Wabup Sukamara mengatakan, dengan jalinan kerjasama yang baik, serta saling dukung dan koreksi antara pemkab maupun DPRD, semua program bisa berjalan lancar.
Persetujuan Empat Raperda Langkah Penting Dalam Proses Penyelenggaran Pemerintahan
Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi mengatakan persetujuan terhadap empat raperda menjadi langkah penting dalam proses penyelenggaran pemerintahan.