Akademisi Kunci Lahirnya Raperda Berkualitas dan Berkeadilan
Akademisi tidak hanya berkontribusi dalam memberikan masukan saat konsultasi publik, tetapi juga berperan menyusun naskah akademik yang menjadi fondasi lahirnya sebuah peraturan daerah.
Tag
Akademisi tidak hanya berkontribusi dalam memberikan masukan saat konsultasi publik, tetapi juga berperan menyusun naskah akademik yang menjadi fondasi lahirnya sebuah peraturan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menyampaikan bahwa seluruh Fraksi DPRD telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
Panitia khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Kapuas telah melaksanakan rapat bersama mitra kerja/SOPD terkait membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Ketua DPRD?Sigit K Yunianto mengatakan, lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) hampir rampung.
Juru Bicara Bapemperda DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengungkapkan tujuan dibentuknya Raperda Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Barito Utara sampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan anak usia dini holistik integratif dan raperda penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat pada rapat paripurna IV.
Enam fraksi pendukung yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menyetujui dua buah rancangan peraturan daerah (Raperda) untuk dijadikan dan ditetapkan sebagai peraturan daerah (Perda).
Lima fraksi DPRD Gunung Mas setuju rancangan peraturan daerah (raperda) tentang APBD tahun 2024 dan tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Daerah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunung Mas dibahas lebih lanjut.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas menggelar rapat bersama eksekutif dan Bank Kalteng Cabang Kapuas, Selasa, 29 Agustus 2023.
Tujuh fraksi DPRD Palangka Raya masing-masing memberikan tanggapan serta menyetujui pidato pengantar wali kota terkait empat buah raperda.
Uji publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Seruyan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran 2023 resmi dibuka Sekretaris Daerah?Djainuddin Noor. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait, di Aula Bapenda Seruyan, Kamis, 13 Juli 2023.
DPRD Gunung Mas gelar rapat paripurna ke-2 masa persidangan III tahun sidang 2023 di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Selasa, 4 Juli 2023.
Badan Pembetukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Barito Timur menyampaikan penjelasan atas pengajuan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda inisiatif DPRD tentang penyelenggaraankepelabuhanan dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Depe, Selasa, 20 Juni 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) mengajukan tiga buah rancangan peraturan daerah (Ranperda)?ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kobar, Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023, Senin, 19 Juni 2023.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menyampaikan 2 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyampaikan 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Senin, 27 Februari 2023.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng?Abdul Razak mendorong panitia khusus (pansus) dan tim dari Pemprov Kalteng agar dapat melakukan percepatan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng tahun 2023-2043.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)?Edy Pratowo menghadiri rapat paripurna ke-4 Masa Persidangan I terkait pandangan fraksi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengungkapkan, ada 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan baru termasuk yang akan dibahas DPRD Kalteng pada tahun 2023 mendatang.
DPRD Palangka Raya mempunyai 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang akan dibahas pada tahun anggaran 2023 bersama pemerintah daerah setempat.