Tag
Regulasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum semata, tetapi harus menjadi pedoman dalam melindungi ekosistem gambut yang mendominasi wilayah Kota Palangka Raya.
Pemko Palangka Raya melalui Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, Gloriana menyampaikan harapan besar agar fraksi-fraksi di DPRD dapat memberikan dukungan penuh terhadap percepatan Raperda tentang Pengendalian Karhutla.
Keberadaan Perda yang berlaku saat ini belum bisa sepenuhnya melindungi masyarakat adat dari kasus hukum kebakaran hutan dan lahan karena belum adanya peraturan pemerintah resmi yang menentukan siapa masyarakat adat sesungguhnya.
Pemprov Kalteng sudah mengajukan Raperda Karhutla kepada DPRD?Provinsi Kalteng. Saat ini tinggal menunggu dijadikan perda untuk nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng.
