DPRD Barito Utara Setujui 4 Raperda Menjadi Perda
Seluruh fraksi telah menyetujui 4 Raperda dan telah dilakukan penandatanganan bersama pimpinan daerah dan DPRD
Tag
#Raperda
Bupati Katingan Jelaskan Soal Raperda Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan bisa?dicegah
Ini Penjelasan Bupati Katingan Soal Raperda Penambahan Penyertaan Modal ke Bank Pembangunan Kalteng
Dari 9 rancangan peraturan daerah atau Raperda, satu di antaranya yang diusulkan Bupati Katingan yakni tentang?Penambahan Modal?ke?Bank Pembangunan Kalteng tahun 2019 - 2029.
Bupati Katingan Usul 9 Buah Raperda ke DPRD
Rapat paripurna ini didahului dengan laporan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Katingan, Endang Susilawatie terkait program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Katingan 2020
Ini Hasil Kaji Banding Pansus 3 DPRD Kapuas soal Raperda PDAM?
Nantinya badan usaha PDAM harus berbentuk perusahaan umum daerah atau Perumda
3 Pansus DPRD Kapuas Rencanakan Kaji Banding 11 Raperda ke Bogor
DPRD mengharapkan 3 Pansus yang sudah dibentuk bisa bekerja maksimal, sehingga menghasilkan produk hukum yang bermanfaat bagi masyarakat
Legislator Hulu Sungai Utara Belajar ke DPRD Kapuas
Kalangan DPRD Hulu Sungai Utara, Kalsel berkunjung ke DPRD Kabupaten Kapuas untuk mempelajari pembentukan sejumlah raperda, Kamis, 16 Januari 2020.
3 Fraksi DPRD Barito Selatan Terima 3 Raperda dengan Catatan
Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan di DPRD Barito Selatan menerima tiga Raperda dengan catatan.
Fraksi DPRD Barito Selatan Terima 3 Raperda untuk Dibahas
Fraksi DPRD Barito Selatan sepakat menerima 3 Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda untuk dibahas ke tahap selanjutnya.
DPRD Kapuas Gelar Rapat Paripurna Bahas Pembentukan 11 Raperda
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kapuas menggelar Rapat Paripurna ke 1 Masa Persidangan II di ruang paripurna pada Selasa, 14 Januari 2020.
Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mulai Digarap
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur mulai menggarap rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
DPRD Kotim Selesaikan Tunggakan Bapemperda di 2020
Perda Wajib Diniyah ini akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan, lembaga masyarakat dan kelompok bermasyarakat maupun pemerintah
DPRD Palangka Raya Sampaikan Evaluasi Gubernur Terhadap Raperda APBD 2020
Dalam rapat paripurna yang digelar pukul 19.30 WIB ini Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah menyampaikan hasil perbaikan tim Banggar dengan pemerintah kota
Ini Kata Bupati Katingan Saat Hadiri Paripurna Hasil Evaluasi Gubernur Soal Raperda APBD Tahun 2020
Bupati Katingan Sakariyas menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penandatanganan keputusan DPRD Kabupaten Katingan tentang penetapan hasil evaluasi Gubernur Kalteng terhadap raperda APBD tahun anggaran 2020, Jumat, 20 Desember 2019.
DPRD Kotim Tidak akan Bahas Raperda yang Habiskan Waktu dan Anggaran Saja
Apalagi Perda yang menghambat investasi, karena di tengah kondisi keuangan negara yang sedang sulit ini maka segala bentuk sumber pendapatan memang harus diamankan oleh negara
Wakil Bupati Barito Selatan Sampaikan 3 Raperda ke DPRD
Pembentukan produk huokum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan wewenang unsur penyelenggara pemerintahan
DPRD Kobar Selesaikan Pembahasan Raperda Warnet
Raperda ini menjadi perhatian dewan, karena jumlah warnet di Kobar masih banyak, sehingga membuat resah para orang tua, karena anak-anak sering main game online
DPRD Barito Timur Aprasiasi Pembentukan Raperda Produk Hukum Desa
Wakil Ketua I DPRD Barito Timur Ariantho S Muller memberikan apresiasi terhadap konsistennya pemerintah daerah, dalam pembahasan Raperda tentang produk hukum desa.
Fraksi Demokrat DPRD Minta Pemkab Barito Utara Maksimalkan Retribusi Rumah Potong Hewan
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan pengelolaan retribusi rumah potong hewan.
Raperda Retribusi Jasa Usaha Diharapkan Kedepankan Kepentingan Masyarakat
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara mengharapkan Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha dalam menjadi instrumen penting dalam meningkatkan PAD, tetapi dengan harapan mengedepankan kepentingan masyarakat.