7 Fraksi Pendukung DPRD Kapuas Sepakat Bahas Raperda APBD 2020
Ke 7 fraksi pendukung dewan itu, yakni Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, NasDem, PPP, Gerindra, fraksi Nurani Bintang Demokrat dan Fraksi Keadilan Amanat Bangsa
Tag
#Raperda
Fraksi Pendukung DPRD Barito Selatan Terima Tiga Raperda
Fraksi pendukung DPRD Barito Selatan sepakat menerima tiga Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda. Tiga Raperda tersebut yakni, RAPBD 2020, Raperda Pengelolaan Dana CSR Kepada Masyarakat, serta Raperda tentang Organ dan Kepegawaian PDAM Tirta Barito
Bupati Barito Timur Dukung 2 Raperda Inisiatif DPRD
Bupati Barito Timur, Ampera Ay Mebas mendukung 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dari DPRD. Yakni tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Perlindungan Sumber Air Baku.
Raperda ABPD 2020 Gunung Mas Disahkan Jadi Perda
Selanjutnya APBD 2020 akan diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dievaluasi
Ini 6 Raperda Dibahas Tahun Depan oleh Bapemperda DPRD Palangka Raya
Sementara itu di akhir 2019 ini ada 10 Raperda yang telah selesai dibahas dan mendapat fasilitasi dari Gubernur Kalteng
Bapemperda DPRD Mulai Bahas 6 Raperda untuk Diusulkan di 2020
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto mengatakan pihaknya sudah mulai membahas 6 rancangan peraturan daerah atau raperda untuk tahun 2020 mendatang.
Wakil Bupati Sukamara Sampaikan Pidato Raperda APBD 2020 kepada DPRD
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi sampaikan pidato pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBE Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2020.
Pemkab dan DPRD Gunung Mas Sepakat Sahkan Raperda APBD Besok
Pemkab dan DPRD Gunung Mas telah sepakat sahkan Raperda APBD tahun anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah atau Perda besok.
10 Raperda Kota Palangka Raya Segera Diundangkan
Pihak eksekutif agar secepatnya menyampaikan 10 Raperda ini ke provinsi sebagai perwakilan pemerintah di pusat untuk dilakukan registrasi peraturan daerah
Bapemperda Sampaikan 10 Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur
Penyampaian 10 Raperda ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jumat 15 November 2019
DPRD Barito Timur Ajukan Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu
Raperda ini merupakan salah satu dari 2 Raperda inisiatif yang akan dibahas DPRD Barito Timur bersama 15 Raperda yang diajukan eksekutif
DPRD Barito Timur Optimistis Selesaikan 17 Raperda di 2020
Ke 17 Raperda inj terdiri dari 15 Raperda yang diajukan eksekutif dan 2 Raperda inisiatif DPRD Barito Timur
Eksekutif Usulkan 21 Raperda, Akan Digodok Bersama Bapemperda DPRD Kotim
Pihak eksekutif mengajukan berbagai rancangan peraturan daerah (raperda) ke DPRD Kotawaringin Timur/
25 Raperda Disetujui DPRD Barito Utara Masuk Propemperda 2020
Sebanyak 25 raperda telah disetujui DPRD Kabupaten Barito Utara untuk ditetapkan masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020.
Raperda APBD Barito Utara 2020 Harus Hasil dari Kajian Mendalam
Juru Bicara Fraksi ARKS, Hasrat mengatakan Perda APBD merupakan sebuah peraturan yang sangat penting dan pedoman bagi pengunaan dana untuk pembangunan
Pemkab dan DPRD Setujui Raperda APBD Seruyan 2020
Pemerintah Kabupaten Seruyan dan DPRD menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan menjadi perda.
6 Fraksi DPRD Barito Utara Setujui Raperda APBD 2020
Raperda APBD 2020 telah disetujui oleh seluruh fraksi, namun dengan catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah
DPRD Gunung Mas akan Bahas 3 Raperda Inisiatif
Dari 14 Raperda itu ada 3 Raperda inisiatif DPRD seperti Raperda Kearifan Lokal, Raperda Minuman Khas Tradisional dan Raperda Oranamen Daerah
DPRD Gunung Mas Gelar Rapat Paripurna Penetapan 6 Raperda
BORNEONEWS, Kuala Kurun - DPRD Gunung Mas menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan ke Tahun Sidang 2019 dengan agenda penetapan 6 Raperda, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Kamis, 30…
DPRD Seruyan: Perda APBD 2020 Berperan Penting Terhadap Aktivitas Pemerintah Daerah
Penyampaian Raperda APBD 2020 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah