Dewan Nilai Perlu Regulasi Mengatur Standarisasi Bangunan Milik Pemerintah
DPRD Kotawaringin Timur menegaskan, perlu adanya regulasi seperti perda ataupun peraturan bupati yang mengatur standarisasi bangunan milik pemerintah.
Tag
DPRD Kotawaringin Timur menegaskan, perlu adanya regulasi seperti perda ataupun peraturan bupati yang mengatur standarisasi bangunan milik pemerintah.
Sanksi tegas seperi yang diterpakan pemerintah DKI Jakarta mampu mendisiplikan masyarakat untuk mematuhi aturan protokol kesehatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng meminta pihak perusahaan di wilayah Bumi Tambun Bungai harut mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunggu peraturan yang memberikan hak untuk melakukan merger atau menutup sebuah perusahaan BUMN yang tidak jelas atau tidak optimal.
Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia harus bergerak cepat dalam menanggulangi resesi ekonomi seiring melambatnya perekonomian secara global
Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan akan membantu Indonesia dalam menyiapkan regulasi terkait dana abadi atau sovereign wealth fund (SWF).
Saat ini perusahaan Cina lebih memilih ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Malaysia dari pada Indonesia
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, M Khozaini mendukung adanya regulasi berupa peraturan daerah yang mengatur pencadangan kawasan pertanian di daerah ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merombak 43 regulasi dalam rangka menyiapkan landasan hukum bagi pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Penyampaian tersebut digelar dengan cara video conference (vicon) di gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin 25 November 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim akan memangkas macam-macam regulasi guna memperbaiki tata kelola guru.
Komisi III DPR RI menyindir perusahaan pelat merai PT Timaj Tbk., yang dinilai masih berkontribusi minim terhadap kesejahteraan masyarakat dan penerimaan negara.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu sebulan kepada para menteri/kepala lembaga untuk mengumpulkan regulasi yang menghambat pelayanan kepada masyarakat dan investasi dunia usaha.
Anggota DPRD Kotim atau Kotawaringin Timur Handoyo J Wibowo mendorong pemerintah kabupaten dan DPRD kedepannya bisa membentuk sebuah regulasi soal lahan terlantar.
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit dan Peningkatan Produktivitas (Moratorium Sawit) harus memberikan…
SETIAP daerah, memiliki hak mengatur daerahnya sendiri. Menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri. Membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan sendiri. Itulah yang terjadi di era otonomi ini.…
Melihat pelaku usaha kecil di sektor perkebunan kelapa sawit tampaknya tak sama dengan di luar negeri. Di Indonesia, yang namanya pekebun kecil, atau pekebun rakyat, berbeda dengan di luar negeri. Di…
Pohon yang tumbuh di sekitar jaringan listrik menyumbang potensi gangguan cukup besar. Menurut Supervisor Teknis Jaringan PLN Rayon Pangkalan Bun Suprapto, 90% gangguan listrik yang terjadi di Kobar…