Pemkab Sukamara Belajar Kelola Retribusi Sarang Walet ke Katingan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara melakukan studi banding ke Pemkab Katingan belajar pengelolaan retribusi sarang burung walet, Selasa (19/2/2019).
Tag
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara melakukan studi banding ke Pemkab Katingan belajar pengelolaan retribusi sarang burung walet, Selasa (19/2/2019).
Dinas Perdagangan Murung Raya berjanji membebaskan pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima (PKL) di pasar malam alun-alun Jorih Jerah Puruk Cahu dengan syarat mereka mau tertib.
Dengan adanya RPU setidaknya Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mampu mengatur sistem restribusinya sebagai sumber PAD.
Mulai 2019 enam pemungutan retribusi daerah Kotawaringin Timur (Kotim) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), akan dialihkan kepada sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau dinas terkait.
Pembayaran retribusi akan dilakukan setelah revisi perda selesai. Karena apabila membayar retribusi dengan perda yang tidak sesuai dengan peraturan kementerian keuangan maka akan menyulitkan di kemudian hari.
Dinas yang belum membayar retribusi di antaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas dan Dinas Lingkungan Hidup.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sarjono meminta agar Pemkab setempat menetapkan besaran retribusi yang masuk ke wilayah tempat wisata. Karena sering kali dikeluhkan lantaran tidak sesuai.
Untuk setiap area dan blok seperti di Pasar Indra Kencana, besaran retribusi yang diterapkan bervariasi. Dari Rp1.000 hingga Rp1.200 per pedagang per hari.
Setiap tahun retribusi dari sewa lapak pedagang ditarget naik
PAD Pemkab Sukamara terus bertambah seiring adanya retribusi dari Pasar Inpres dan Saik ini
Perda berpengaruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, jangan sampai membebankan masyarakat kelas bawah.
Dalam raperda tentang Retribusi dan Pajak Daerah, yang masih menjadi perdebatan adalah besaran BPHTB yakni 5 persen.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Kepala Bidang Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara (Barut) Simamoraturahman mengatakan terkait masalah pembayaran retribusi persampahan…
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas mengeluhkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama retribusi parkir dan pajak hiburan. Menurut Kepala…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) meluncurkan pembayaran retribusi pasar secara online atau melalui SMS banking.…
BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, Nadalsyah menjelaskan pemerintah kabupaten telah melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah, sehingga meningkatnya kepatuhan…
BORNEONEWS, Sampit - Biaya pajak galian c jika sudah mengantongi izin dinilai tidak cukup memberatkan. Setiap meter kubuknya ditetapkan sebesar 5% untuk pajak yang disetorkan ke daerah. Kabid di…
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pembayaran Karcis Retribusi alan di Desa Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas telah dihentikan. Hal itu disampaikan Kepala Desa Anjir Kalampan, Yanir…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ikhwanudin, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPR) Daerah Kota Palangka Raya mengatakan ada empat sektor pajak dan retribusi yang mengalami peningkatan dalam…
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kapuas mengancam akan menyegel gedung sarang burung walet yang tidak berkontribusi untuk daerah. Hal tersebut…