RUU Ibu Kota Negara Resmi Diundangkan
Pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN.
Tag
Pemerintahan IKN disepakati dalam bentuk Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) yaitu pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan dan berada setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan IKN.
Sebelum disetujui menjadi undang-undang, rapat paripurna DPR mendengarkan pendapat akhir Presiden RI yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus menegaskan isu penataan ruang harus menjadi pembahasan serius dalam merancang Undang-Undang Ibu Kota Negara.
Budi yang merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini mengatakan dalam hal ini Pansus RUU IKN DPR RI tidak memasang target untuk menyelesaikan RUU IKN, meski pemerintah menargetkan pada awal 2022 karena pihaknya mengedepankan prinsip kehati-hatian
Dasco mengatakan, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan keanggotaan pansus sebanyak 30 orang
Dasco mengatakan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyebutkan keanggotaan Pansus sebanyak 30 orang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mempersiapkan desain dan kajian tentang Ibu Kota Negara (IKN) sambil menunggu pengesahan undang-undang (UU) IKN.
RUU pemindahan IKN ditetapkan menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Meski menuai kritik dari sejumlah pihak, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3) memaklumi kritikan tersebut