Sekda Palangka Raya Ingin Layanan QRIS Tersedia di Semua Pasar Tradisional
Sekda Palangka Raya Hera Nugrahayu mengajak Bank Indonesia (BI) memperluas layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terutama di pasar tradisional.
Tag
Sekda Palangka Raya Hera Nugrahayu mengajak Bank Indonesia (BI) memperluas layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) terutama di pasar tradisional.
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menghadiri peresmian Pasar dan Mall Sehat, Inovatif dan Aman Pakai (SIAP) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pasar Kahayan, Senin, 6 Juni 2022.
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengontrol kedatangan kaum urban tersebut tidak lain, melalui koordinasi menyeluruh antar instansi yang berkompeten dalam menangani hal tersebut.
Para pelaku usaha yang diharapkan untuk memperhatikan kelestarian lingkungan adalah pengusaha yang menjalankan kegiatan perhotelan, SPBU, rumah sakit dan klinik, restoran dan karaoke, pergudangan, showroom, bengkel dan jasa lainnya.
Pelaku usaha diminta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hal ini disampaikan Sekda Palangka Raya, Hera Nugrahayu saat membuka sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Selasa 22 Maret 2022.
Sekda Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengajak semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program vaksinasi agar kekebalan tubuh meningkat. Partisipasi tersebut juga sangat penting demi menekan penyebaran covid-19.
Sekda Palangka Raya Hera Nugrahayu mengapresiasi sejumlah produk hukum yang dihasilkan DPRD setempat selama masa sidang I 2021/2022.?
Menjaga kelestarian ikan lokal menjadi salah satu fokus perhatian, karena memiliki beragam manfaat antara lain mendongkrak perekonomian sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem
Oleh sebab itu Wali Kota Palangka Raya melalui Sekda Kota, Hera Nugrahayu meminta kepada jajaran SOPD agar memantau atau mengawasi kebutuhan pokok masyarakat
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan, Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dilindungi keberadaannya.
Saat ini?MPP Huma Betang telah melayani ratusan jenis pelayanan kepada masyarakat dalam satu atap meskipun masih dalam tahap uji coba ketiga
UHC merupakan upaya pemerintah menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif
Sekda Palangka Raya, Hera Nugrahayu menyarankan agar pelaksanaan vaksinasi keluarga dilakukan secara terpusat. Hal itu untuk mempermudah pendataan pada sistem terpadu capaian vaksinasi yang diinput dinas kesehatan.
Dalam RKUA-PPAS, lanjut Hera, kebijakan umum anggaran dirinci ke dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa barang milik daerah haruslah direncanakan sesuai dengan kebutuhan, dimanfaatkan penggunaannya, diamankan dan dipelihara
Pengawasan tersebut dimulai dari tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN hingga optimaliasi PAD serta hal-hal lainnya melalui Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK
Hera mengungkapkan, kendala dalam melakukan sertifikasi aset tersebut adalah memastikan semuanya sudah bebas dari masalah. Artinya aset tersebut mesti clean and clear terlebih dulu sebelum mendapatakan sertifikasi
Strategi itu diperlukan supaya memperoleh data prevalensi stunting terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman pada ketentuan dan aturan yang berlaku, untuk dapat terus meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah
Sekda Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengingatkan agar masyarakat tidak menganggap remeh persoalan stunting. Sebab, stunting tidak hanya akan memengaruhi kesehatan anak, tetapi juga menghambat perkembangannya di masa depan.