Tag
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun saat bersama Sarjono menemui warga Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang menyarankan agar masyarakat mengadu terlebih dahulu ke pemerintah.
Warga menyebut, patok yang diduga batas areal lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Tanah Tani Lestari (TTL) di Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang disebut-sebut dipasang pada malam hari.
Warga Desa Rantau Tampang, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengadu ke DPRD kabupaten setempat, Senin (5/11/2018). Setelah kampung mereka dipasang patok yang diduga masuk areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit PT Tanah Tani Lestari (TTL).
Madrasah Insan Cendekia dibangun tiga tahun lalu dan kini sudah dilanjutkan lagi setelah kasus sengketa tanah sudah selesai
H Darmansyah, kuasa hukum Nony Gejali, menyayangkan pihak Lurah MB Hilir dan Camat MB Ketapang yang menerbitkan SKT atas nama H Matruji dan Fusida di atas lahan kliennya yang sudah bersertifikat di Gang Taman Melati, Keluraham MB Hilir, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotim.
Pengacara Edward Saragih diminta agar bersikap kooperatif. Rencananya Rabu (17/10/2018) Kejaksaan Negeri Kotim akan melakukan eksekusi terhadapnya.
Ada delapan desa di wilayah Lamandau merasa keberatan dengan aksi penguasaan lahan secara sepihak yang dilakukan Komunitas Adat Laman Kinipan dipimpin Effendi Buhing itu.
beberapa hal yang dipaparkan di antaranya perihal kronologis perizinan. Pertama, PT Sawit Mandiri Lestari (SML) telah mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau seluas 26.995,46 hektare.
Pengadministrasian pertanahan di tingkat desa maupun kelurahan selama ini disinyalir semrawut dan berujung pada sengketa lahan.
Kepala desa dari delapan desa tersebut melayangkan surat keberatan kepada Bupati Lamandau. Surat itu juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lamandau, Kepala Dinas Koperasi Lamandau, Kapolres Lamandau dan Camat Lamandau.
Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur (Kotim) segera mengeksekuai pengacara ES yang divonis dua bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan banding.
Rencananya, setelah pengukuran yang dilakukan beberapa hari lalu itu, Gahara akan mengajukan pembuatan sertifikat tanah di lahan yang kini diklaim oleh sejumlah pihak tersebut.
Mereka sudah sering kali melakukan mediasi, namun jawaban dari perusahaan, lahan itu sudah mereka ganti rugi. Namun bukan melalui Amit.
Warga mengklaim lahan dengan luas sekitar 370 hektare di lahan yang kini sudah ditumbuhi kelapa sawit.
Terjadinya sengketa tanah bisa antara masyarakat dengan masyarakat, atau masyarakat dengan perusahaan. Semua nantinya akan ditelusuri. Sehingga, apabila ditemukan masalah, akan diketahui titik persoalannya.
"Jika sudah terbit sertifikat PTSL, itu akan kita tahan. Tidak akan kita bagikan sampai selesai permasalahannya," kata Kepala BPN Kotim, Jhonsen Ginting, Senin (17/9/2018).
Sesuai mekanisme, PTSL merupakan program setahun anggaran. Artinya, batas waktu dikeluarkannya sertifikat PTSL paling lama setahun pascadiajukan masyarakat.
Mediasi antara manajemen perusahaan batu bara PT TKS dengan pihak Paguyuban Ladon Bin Gampir, menghasilkan empat kesimpulan.
Puluhan masyarakat Desa Tampa, Kecamatan Paku, kesal lantaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur, tidak kunjung menyelesaikan kasus penyerobotan lahan oleh PT Ketapang Subur Lestari.
Keluarga besar Labas Kiki, meminta perusahaan pertambangan batu bara PT SEM yang merupakan anak perusahaan Rimau Group, tidak lagi menjalankan aktivitas pertambangan di lahan sengketa.
